Pedoman Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) (skripsi dan tesis)

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) ini juga dapat
diartikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan area
tanggung jawab sosial perusahaan, Organization Economic Cooperation and
Development (OECD) dalam Wibisono (2007,42) menyepakati pedoman bagi
perusahaan multinasional dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility
(CSR). Pedoman tersebut berisi kebijakan umum, meliputi:
1. Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan
berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang
dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen
pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi.
3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan
komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan
kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan
praktik perdagangan. 4. Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan
kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan. 5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang
dibenarkan secara hukum yang terkait dengan sosial lingkungan, kesehatan
dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial, dan isu-isu
lain. 6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik
tata kelola perusahaan yang baik. 7. Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang
mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuh kembangkan relasi saling
percaya diantara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. 8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan
melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada
pekerja termasuk melalui program-program pelatihan. 9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (diskriminatif) dan
indispliner. 10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
11. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam
kegiatan-kegiatan politik lokal.