Mardikanto (2014:92) mengartikan corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah konsep yang memikat perhatian dunia dan memperoleh getaran baru dalam ekonomi global, dimana saat ini semakin tinggi minat corporate social responsibility (CSR) dalam beberapa tahun terakhir yang muncul bersamaan dengan globalisasi dan perdagangan internasional, yang tercermin dalam kepelikan bisnis yang meningkat dan tuntutan baru untuk meningkatkan transparansi dan good corporate governance. Corporate social responsibility (CSR) seperti yang di definisikan oleh Mardikanto (2014:92) adalah sebuah rancangan dimana perusahaan memadukan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis serta dalam hubungan dengan para penyelenggara relevansi secara sukarela yang semakin menyadarkan bahwa perilaku tanggungjawab mengarah pada kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Corporate social Resposibility merupakan metode bagi perusahaan untuk secara bebas mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang hukum (Husnan, 2013). Mardikanto (2014) menyatakan CSR merupakan kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai” masyarakat. Perusahaan pada saat ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada hal menghasilkan banyak uang untuk menguntungkan bagi perusahaan dan pemilik (single bottom line) tetapi juga harus memperhatikan aspek lain yang sesuai dengan konsep triple bottom line dimana perusahaan harus memperhatikan aspek keuangan, sosial dan lingkungan. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk sustainability reporting yang membuat perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom lines yaitu memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013). Husnan (2013) mengembangkan metode triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan “3P”. Perusahaan harus mampu memenuhi mengenai kesejahteraan masyarakat (people), turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet), serta mengejar profit. triple-p bottom line (3P) dijelaskan sebagai berikut : 1. Profit (keuntungan) Profit merupakan pendapatan yang bisa digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas yang digunakan untuk meraih profit yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga 10 perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang mampu memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan memperbarui manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang kurang efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan serta menggunakan material sehemat mungkin dengan biaya serendah mungkin 2. People (Manusia) Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka sangat dibutuhkan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Masyarakat tidak dapat dipungkiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perusahaan. Perusahaan jika ingin tetap bertahan dan diterima, maka perlu berkomitmen agar berusaha memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitar. Operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. 3. Planet Lingkungan adalah suatu hal yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Semua tindakan yang manusia lakukan berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan mampu menjadi teman atau musuh manusia tergantung bagaimana memperlakukannya. Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan hubungan sebab akibat, apabila manusia merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada manusia. Sebaliknya, jika lingkungan dirusak, maka akan mendapat akibatnya. Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat makna leksikal dari term CSR yang dalam bahasa Indonesia dimaknai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Namun jika ditinjau dari kata perkata dapat ditemukan makna sebagai berikut : • Tanggung jawab : (1) kondisi wajib memikul segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). (2) hak fungsi mendapatkan pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. • Sosial : berkenaan dengan masyarakat : perlu adanya komunikasi, suka memperhatikan kepentingan umum (Taufiq, 2018). CSR bisa diinterpretasikan sebagai kontrak industri untuk mempertanggungjawabkan akibat aktivitas dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar efek tersebut memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara tetap dalam kurun waktu jangka panjang akan menumbuhkan rasa saling menerima masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kecenderungan akhir-akhir ini di Indonesia banyak perusahaan industri telah menerapkan prinsip-prinsip CSR dalam tataran pragmatis, yaitu sebagai penghubung antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum serta menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan (Taufiq, 2019:51). Praktik Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan perusahaan mempunyai tujuan untuk menyesuaikan diri dengan norma masyarakat. Dengan adanya pengungkapan Corporate Social Responsibility yang baik, maka diharapkan perusahaan akan memperoleh legalitas dari masyarakat sehingga mampu meningkatkan kinerja yang bertujuan guna mencapai keuntungan perusahaan (Husnan, 2013). Secara implementasi, perkembangan CSR di Indonesia masih memerlukan banyak perhatian dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Diantara banyaknya perusahaan yang ada, belum terindinkasi seluruh perusahaan sungguh-sungguh dalam menerapkan konsep CSR dikegiatan perusahaannya. CSR merupakan bagian lain dari manejemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan. Padahal sesuai dengan UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara inherent dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manejemen perusahaan. Lebih jauh lagi dalam lingkungan bisnis perusahaan, masyarakat di sekitar perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan hidup mereka melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan CSR perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang bisa menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri (Mapisangka, 2009). Hadi (2011:47) Menjelaskan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate soacial responsibility) memberikan daya tampung dalam membangun corpoate building menuju terjaganya going concern perusahaan. Didalamnya, termasuk dalam upaya peka (respect) terhadap adopsi sistemik beragam budaya (kearifan lokal) kedalam strategi bisnis perusahaan, termasuk keterampilan karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Corporate social responsibility (CSR) terdiri dari 13 empat bagian : ekonomi, hukum, etika dan sukarela atau filantropi (Mardikanto, 2014:90). Mardikanto (2014:97) memberikan pengertian tentang tanggungjawab sosial sebagai berikut : Tanggungjawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang terbuka dan bermoral yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mengestimasi harapan pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma karakter internasional, dan terintegrasi di semua organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya. Negara memberi regulasi pentingnya korporasi melaksanakan sejumlah kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai “tanggungjawab sosial”, seperti kewajiban melaksanakan AMDAL, membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum, bina lingkungan, bantuan pendidikan serta kewajiban lainnya. Sederetan tanggungjawab tersebut memeprlihatkan Negara mendorong dengan kuat agar korporasi mengoptimalkan kemanfaatan sosial ekonominya atas operasinya di Indonesia. Tapi, korporasi tidak sendirian. Pemerintah juga terjun langsung dalam masalah sosial ini, dan dapat saling berbagi peran dan beban. Itu diwujudkan misalnya dalam program kemitraan, pembinaan usaha, dan lainnya. Pendeknya Negara dan korporasi berjalan bersam dalam mengemban misi sosial. Sebaliknya bila korporasi mendatangkan dampak negatif, maka Negara tidak akan membiarkan korporasi menanggung sendirian seluruh beban. Dalam tingkat tertentu, Negara pasti terlibat. Contoh paling mutakhir adalah bencara Lumpur Lapindo. Disana tidak hanya korporasi yang menanggung beban, melainkan terdapat keterlibatan Negara (Taufiq, 2019:52-53). Taufiq (2018) menyatakan bahwa dasar filosofis Corporate Social Responsibility dapat kita lihat pada Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila pada Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ke-5 Pancasila ini dipandang sebagai dasar filosofis CSR karena nilai ‘keadilan’ yang termuat didalamnya memberikan norma hubungan yang balance antara pelaku usaha dengan masyarakat. Undang-Undang Dasar NRI Pasal 33 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kakeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Bumi dana air dan kekayaan yang terkandung di dalamnnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 UUD NRI 1945 mengisyaratkan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan berlandaskan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Taufiq (2018) Mengungkapkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Pasal 74 menyebutkan : (1) Perseroan yang menggerakkan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperkirakan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melihat kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Taufiq (2019:57) Mengungkapkan bahwa dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang-Undang RI Perseroan Terbatas (Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 74. Meskipun hanya mewajibkan penerapan aktivitas CSR di bidang pertambangan, UndangUndang RI tersebut menimbulkan kontroversi lantaran kebijakan mewajibkan aktivitas CSR bukan merupakan kebijakan umum yang juga dilaksanakan di negara-negara lain. Kontroversi juga terlihat dari adanya kekhawatiran munculnya peraturan pelaksanaan yang memberatkan para pengusaha. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan dasar implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) bagi dunia perusahaan di Indoensia. Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum di Indonesia merupakan salah satu dari sekian pilar pembangunan perekonomian nasional yang mestinya didukung berbagai regulasi untuk lebih menggalakkan pembangunan nasional yang dirancang sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang (UU) RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan jawaban atas kelemahan UU RI Nomor 1 Tahun 1995 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan pada Tanggal 20 Juli 2007 mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR. Kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial tidak boleh dianggap sebagai beban bagi perusahaan, karena secara normative merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakaan sebagai bentuk ketaatan terhdap peraturan. Pasal 74 UU No. 40/2007 merupakan aturan formal yang memperkenalkan konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Di Indonesia penggunaan istilahnya sering disilihkan dengan Corporate Social Responsibility (Taufiq, 2018). Taufiq (2019:54) menyatakan bahwa Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 merupakan jawaban atas kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional. Terdapat peraturan terkait yang pernah ada yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemikiran yang mendasari CSR (corporate social responsibility) sering dianggap inti dari Etika Bisnis bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) akan tetapi juga kewajiban-kewajiban pada pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang mana pencapaiannya melebihi kewajibankewajiban di atas. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini diantaranya adalah manajemen perusahaan (corporate governance) yang saat ini sedang naik daun di Indonesia, kesadaran perusahaan tentang lingkungan, kondisi tempat kerja dan parameter bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (corporate philantrophy) (Taufiq, 2019:61). Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan upaya perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari aktifitas operasional perusahaan. Semakin tinggi pengimplementasian tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, akan meningkatkan image perusahaan di masyarakat. kualitas pelaksanaan CSR dapat menaikkan citra perusahaan. Dunia investasi modern membuktikan bahwa investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra baik di masyarakat. Hal mana menampakkan bahwa semakin baik citra perusahaan, maka dapat dipastikan loyalitas konsumen semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka penjualan perusahaan akan membaik dan perusahaanakan berjalan lancar. Secara teoritis perusahaan dikatakan memiliki 18 nilai baik jika kinerja perusahaan baik. Nilai perusahaan dapat tampak dari harga sahamnya, apabila nilai sahamnya tinggi, maka bisa dikatakan bahwa nilai perusahaannya juga baik karena tujuan utama dari perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui eskalasi kemakmuran pemilik atau pemegang saham (Taufiq, 2018).
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah