Kedudukan Hukum Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam Siti Resmi (2017:4) Hukum
Pajak mempunyai kedudukan sebagai hukum-hukum berikut:
1. “Hukum Publik
Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum
publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk
hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum
administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum
administratif.
2. Hukum Perdata
Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya
atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum
yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan,
perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya.
3. Hukum Pidana
Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini
terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana,
yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang
ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara”