Pajak Luttmer dan Singhal (2014) telah mengembangkan model moral pajak yang dibentuk oleh 5 (lima) faktor yaitu motivasi intrinsik, timbal balik, pengaruh relasi dan sosial, budaya atau norma sosial dan informasi atau pengetahuan. Terdapat sejumlah penelitian yang telah melakukan pengujian secara terpisah tiap faktor pembentuk moral pajak tersebut terhadap kepatuhan pajak, diantaranya Siahaan (2005), Cahyonowati (2011), Damayanti (2012), Basit et all (2014), Kamil (2015), Sani dan Habibie (2017), serta Doerrenberg dan Peichl (2017). Kamil (2015) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk mematuhi. Sementara niat untuk mematuhi dipengaruhi oleh sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, dan adanya persepsi kontrol perilaku (Damayanti, 2012). Selanjutnya, hasil penelitian dari Basit et.al (2014) menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sani dan Habibie (2017) faktor moral memang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, tetapi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Sedangkan Cahyonowati (2011) berpendapat bahwa tingkat moral pajak akan menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan (enforced tax compliance) yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance). Doerrenberg dan Peichl (2017) melakukan penelitian lebih spesifik, bahwa faktor timbal balik lebih berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan faktor norma sosial. Salah satu indikator pembentuk faktor timbal balik adalah keadilan pajak yang terkait dengan sejauh mana keyakinan individu bahwa pembayaran pajaknya secara langsung membawa manfaat bagi dirinya. Hasil penelitian Siahaan (2005) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik berpengaruh langsung maupun berpengaruh tidak langsung melalui komitmen wajib pajak.
