Teori Pembenaran atas Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Terdapat sejumlah teori yang memberikan dasar dan menjelaskan bahwa negara berhak atau dibenarkan melakukan pemungutan pajak. Munculnya sejumlah teori ini dimaksudkan agar segala peraturan terkait pajak dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat, bersifat relatif sesuai jamannya. Berikut adalah sejumlah teori yang disampaikan oleh Brotodihardjo (2006: 30-36 ) dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak. • Teori Asuransi Pajak diumpamakan sebagai premi asuransi seluruh warga negaranya untuk jaminan perlindungan, mengingat tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya; keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. • Teori Kepentingan Pembagian pembebanan pajak didasarkan pada seberapa besar tugas-tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan tiap orang termasuk atas jiwa dan harta bendanya. Pajak dikenakan atas dasar biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya. • Teori Gaya Pikul Pembebanan pajak harus berasaskan keadilan, relatif sama beratnya untuk setiap orang sesuai dengan besarnya penghasilan atau kekayaan, termasuk pengeluaraan atau pembelanjaan seseorang. Penerapan asas gaya pikul ini, untuk mendapatkan tekanan yang sama atas individu, seimbang dengan luasnya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicapai oleh seseorang. • Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti  Dasar hukum pajak terletak dalam hubungan antara rakyat dengan negara. Sebagai wujud bakti terhadap negara, rakyat berkewajiban mutlak membayar pajak dan karena sifat negara maka muncul hak mutlak untuk memungut pajak. • Teori Asas Gaya Beli Pemungutan pajak ibarat seperti pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara, kemudian mengatur dan menyalurkannya kembali agar lebih adil serta untuk kepentingan bersama.