Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi asli daerah, bagi pemerintah daerah dalam menciptakan insfratuktur daerah. PAD dipisahkan menjadi empat bagian yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah. Untuk itu pemerintah dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar bisa memenuhi kebtuhan kegiatan daerah atau pelayanan publik melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin bagus PAD yang didapatkan maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Seperti yang dibahas pada teori fund accounting menyatakan bahwa besarannya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik dan uang atau pendapatan harus dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Karena belanja modal sebagai kegiatan invetasi yang dapat mendatangkan manfaat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Sehingga, PAD sebagai sumber pendapatan dan pengalokasiannya lebih ke alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu dan dwirandra (2014) menyatakan hasil penilitiannya bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi bahwa besarnya PAD menjadi salah satu penentu dalam menentukan belanja modal. bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan hal tesebut sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 (Nurin, 2016). Apabila pemerintah daerah mau meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik, maka pemerintah daerah harus mendapatkan PAD yang tinggi.