Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP)
untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak
yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax
planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak
(tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara
sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008
(Carolina et al, 2014).
Dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan
oleh wajib pajak adalah sah dan secara yudiris sehingga tidak bisa ditetapkan
pengenaan pajak. Pengertian dari tax avoidance adalah upaya pengurangan
hutang pajak secara konstitusional (Larking, 2016:54).
Tax planning merupakan upaya legal yang biasa dilakukan oleh wajib
pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan
memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes). Pada umumnya tax
planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana
meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan
yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan
atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan
penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4
ayat3.
Dapat disimpulkan bahwa tax planning bermanfaat untuk:
- Agar perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak
tepat atau sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga apabila
dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak tidak ada pajak
yang harus dibayar lagi dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi
wajib pajak. - Agar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, maka
dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan
perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Untuk
merealisasikan tax planning yang tidak melanggar peraturan perpajakan,
maka perlu pemahaman tentang peraturan perpajakan itu sendiri, karena
peratura perpajakan yang membuat manusia dimungkinkan adanya celah
dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk
menghindari pajak tanpa melanggar Undang-Undang.
Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus
diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak
(tax planning). Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa tax
planning bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan
perpajakan yang berlaku (Suandy, 2014:15).
Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.
Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan
seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax
implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan
pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan
perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan
pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax
planning) adalah untuk meminimimalisasi kewajiban pajak.
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak
adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan
kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.
Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses
merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam
jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Suatu
perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang
merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak,
bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Pada umunya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai
tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara
penyelundupan pajak dalam mengurangi beban pajaknya termasuk
perbuatan ilegal atau perbuatan melanggar hukum.
Pengertian penyelundupan pajak menurut Rahayu (2010:147) adalah: “usaha
aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal
terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak
sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”
Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (Tax planning) menurut
Zain (2011:50) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (Tax planning)
adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak
sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun
pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini
dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Adapun pengertian Perencanaan Pajak (Tax planning) menurut Hidayat
(2013:17) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (Tax planning) adalah
upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal”.
Sedangkan Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak
menurut Zain (2011:50) adalah sebagai berikut: “Penyelundupan pajak adalah
penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan
penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan,
terutama melalui perencanaan pajak”.
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penyelundupan pajak
adalah upaya wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak terutang, yang
dilakukan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sedangkan
penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meminimumkan beban
pajaknya dengan cara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan
perpajakan.
Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena
kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar
Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaanya. Untuk itu sebelum
melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui
jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.
Menurut Suandy (2014:122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi
menjadi dua, yaitu:
a. Perencanaan pajak nasional (national tax planning)
b. Perencanaan pajak internasional (international tax planning)
Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang
melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak
internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam
perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestic.
Sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang
domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari
negara-negara yang terlibat.
Adapun beberapa strategi umum dalam perencanaan pajak, diantaranya adalah:
a. Tax Saving
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan
alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalkan,
perusahaan dapata melakukan perubahan pemberian natura kepada
karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
b. Tax avoidance
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari
pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalkan,
perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan
karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena bukan
merupakan objek pajak.
c. Menunda pembayaran kewajiban pajak
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang
berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan
ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga
batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam
hal ini panjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya
setelah bulan penyerahan barang.
Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya
usaha penghematan pajak berdasarkan the least and latest rule yaitu wajib
pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda
pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan
perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk
perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau tax saving sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.