Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Tanggung jawab wajib pajak atas kesadarannya
memenuhi kewajiban perpajakannya belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak
perlawanan-perlawanan terhadap pembayaran pajak. Mardiasmo (2011:27)
menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan
yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis
perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak
(tax avoidance) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang
dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang
perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan
yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan
kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang
diharapkannya melalui penerapan manajemen pajak salah satunya dengan
penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan
cara yang yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana
menurut Prasiwi (2015) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang
secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax
return) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali
oleh perusahaan.
Menurut Rego (2017) penghindaran pajak sebagai penggunaan metode
perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang
dibayarkan. Namun, Desai and Dharmapala (2018) melihat penghindaran pajak
sebagai penyalahgunaan tax shelters. Penghindaran pajak yang dilakukan
secara illegal adalah tax evasion atau dapat juga dianggap penggelapan pajak,
yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tax avoidance dan tax
evasion adalah bahwa tax evasion adalah illegal, yang terdiri dari pelanggaran
yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk
meminimalkan kewajiban pajak. Tax avoidance tindakan mengambil
keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk
mengurangi kewajiban pajak.
Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk
melakukan penghindaran pajak menurut Hutagaol (2013:45) adalah sebagai
berikut:
1) Kesempatan (opportunities)
Adanya sistem self assessment yang merupakan sistem yang memberikan
kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus.
Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan
tindakan penghindaran pajak.
2) Lemahnya penegakan hukum (low enforcement)
Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang
seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum
pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan
perpajakan yang berlaku (lawfull).3) Manfaat dan biaya (level of penalty)
Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan
keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal.
Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai
prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan
pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga
memaksimalkan keuntungan.
4) Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (negotiated settlements)
Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat
diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa
untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap
masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”
Tax avoidance bukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha
wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau
meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh
Undang-Undang Pajak.
Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) dalam Saputra (2017)
adalah:
1) Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang
memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven
country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).
2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari
transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang
paling rendah (formal tax planning).
3) Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization,
treaty shopping, dan controlled foreign corporation (spesifik anti avoidance
rule); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (general anti
avoidance rule).
Simarmata (2016) menyatakan ada tiga karakter dari tax avoidance yaitu
adanya unsur artificial arrangement, seringkali memanfaatkan loopholes
(celah) dari undang-undang dan terdapat unsur kerahasiaan sehingga
perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus tentang pembayaran
pajak. Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran adalah penghematan
pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi keuntungan bagi
pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan juga memperoleh
keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha efisiensi
manajemen pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) menurut Dyreng et al
(2016), proksi tax avoidance adalah dengan membandingkan uang kas yang
dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak. Perbandingan
ini disebut cash effectie tax rate (CASH ETR). (Hanlon dan Heitzmen, 2015)