Resource-Based View (RBV) Theory

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Wernerfelt (1984) yang
menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan membantu
perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Selanjutnya
yaitu keunggulan kompetitif bersaing dapat dipahami dengan menanamkan
pemahaman bahwa perusahaan terdiri dari elemen yang heterogen dan tak bergerak.
Langkah untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif bersaing, perusahaan harus
memenuhi empat kriteria, yaitu valuable, rareness, inimitability dan non-
substitutability (Dionysus dan Arifin, 2020).
Resource-Based View (RBV) adalah teori yang menggambarkan bahwa
perusahaan dapat meningkatkan keunggulan bersaing dengan mengembangkan
sumber daya sehingga mampu mengarahkan perusahaan untuk bertahan secara
jangka panjang. Kunci dari pendekatan RBV adalah pada strategi memahami
hubungan antara sumber daya, kapabilitas, keunggulan bersaing, dan profitabilitas
khususnya dapat memahami mekanisme dengan mempertahankan keunggulan
bersaing dari waktu ke waktu (Zulkarnain dan Rifai, 2021). Dari pengertian
tersebut, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya internal yang dimiliki
oleh perusahaan.
Sejalan dengan teori tersebut, banyak sumber daya yang dapat
mempengaruhi upaya peningkatan kinerja UMKM, beberapa diantaranya adalah
kemampuan UMKM untuk pemanfaatan dukungan pemerintah, penerapan
digitalisasi laporan keuangan, dan penyediaan dana darurat. Dukungan pemerintah
pemerintah adalah salah satu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.
Dukungan pemerintah sebenarnya faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja
UMKM, dan semua UMKM memperoleh dampak dari kebijakan yang pemerintah
lakukan. Namun, kemampuan setiap UMKM untuk memanfaatkan dukungan
pemerintah yang ada pasti berbeda-beda, oleh sebab itu dukungan pemerintah dapat
menjadi sebuah sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-
masing usaha untuk memanfaatkan dukungan pemerintah. Nilai tambah yang dapat
diperoleh perusahaan dari dukungan/program pemerintah dapat berbentuk
penguatan dan peningkatan kualitas, peningkatan kompetensi atau pelatihan terkait
penyelesaian masalah pelanggan (Mulyono, 2013).
Dukungan pemerintah dapat digolongkan menjadi dua hal, yaitu finansial
dan non-finansial. Finansial berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh
dana ataupun bantuan dari pemerintah. Sedangkan non-finansial berkaitan dengan
bagaimana pemerintah memberikan pelatihan, membuat regulasi, dan memberi
dukungan kepada UMKM untuk dapat berkembang (Kumalasari dan Asandimitra,
2019).
Selain kemampuan untuk memanfaatkan dukungan pemerintah, penerapan
digitalisasi laporan keuangan juga merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki
oleh perusahaan. Tidak semua perusahaan menggunakan digitalisasi dalam
melakukan pencatan keuangan di usahanya. Hal ini menjadi keunikan dan sumber
daya yang dapat dikembangkan untuk menjadi nilai tambah bagi sebuah usaha.
Digitalisasi laporan keuangan berkembang dengan adanya perkembangan teknologi
saat ini. Digitalisasi laporan keuangan membantu UMKM untuk dapat menyusun
laporan keuangan dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan efektif. Dengan
adanya laporan keuangan yang tersusun dengan baik, dapat memudahkan pelaku
usaha untuk menilai dan mengevaluasi kinerja usahanya. Hasil evaluasi yang
muncul diharapkan dapat memberikan inovasi bagaimana sebuah usaha untuk dapat
terus berkembang dan menjadi lebih baik (Adenia dan Husaini, 2019).
Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh UMKM adalah dana cadangan.
Dana cadangan yang perlu diperhatikan saat ini adalah dana yang perlu
dicadangkan untuk menghadapi kondisi darurat, atau sering disebut dengan dana
darurat. Dengan adanya dana darurat, diharapkan UMKM dapat bertahan dalam
kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19 saat ini (Kumajas dan Wuryaningrat,
2021). Penyediaan dana darurat pasti akan berpengaruh bagi kinerja UMKM, salah
satunya adalah alokasi dana yang akan bertambah. Namun, diharapkan pelaku
usaha dapat mengelola penyediaan dana darurat yang dimiliki agar UMKM dapat
terus berjalan dengan optimal.