Kinerja UMKM

Kinerja UMKM adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas usaha baik secara
finansial dan non-finansial. Indikator finansial dapat berupa evaluasi terhadap
pengelolaan keuangan dan modal usaha. Sedangkan indikator non-finansial berupa
analisa terhadap tingkat kepuasan customer, tingkat pendidikan dan keberlanjutan
usaha. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kinerja UMKM merupakan
evaluasi yang dapat dilakukan untuk menilai apakah usaha tersebut mengalami
peningkatan atau justru mengalami penurunan. Dengan adanya evaluasi ini
diharapkan UMKM dapat menganalisa dan melakukan perbaikan bagi
perkembangan selanjutnya (Kumalasari dan Asandimitra, 2019).
Kinerja UMKM adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja juga
didefinisikan sebagai keberhasilan personal dalam mewujudkan sasaran strategis di
empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses serta pembelajaran dan
pertumbuhan. Sehingga dapat disimpulkan kinerja adalah hasil kerja individu atau
kelompok yang sesuai keputusan manajemen untuk mencapai suatu tujuan secara
efektif dan efisien (Syarifah, Mawardi, dan Iqbal, 2020)
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Islami, Kunafi, dan Gunawan (2017),
menyatakan bahwa pengukuran kinerja UMKM adalah bagaimana top management
memberikan bobot pada penilaian kinerja yang bersifat finansial dan non
finansial. Secara umum, UMKM menggunakan pengukuran kinerja finansial
sebagai penilaian terhadap kinerja UMKM, dan pengukuran kinerja non finansial
sebagai pelengkap kinerja UMKM. UMKM dapat mengukur kinerja finansial
melalui keuntungan, posisi arus kas, dan budget vs actual. Sedangkan untuk
pengukuran non finansial dapat menggunakan penilaian kepuasan pelanggan
(Islami et al., 2017).
Pemanfaatan Dukungan Pemerintah
Dukungan pemerintah terhadap UMKM tercermin melalui peran
pemerintah yang ada dalam masyarakat. Peran pemerintah merupakan tindakan
yang dilakukan lembaga atau instansi dalam rangka menjalankan kewajiban
sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
(Prastika, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa
pemanfaatan dukungan pemerintah adalah kemampuan UMKM untuk dapat
memanfaatkan tindakan yang dilakukan lembaga atau instansi dalam rangka
menjalankan kewajiban sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk
mensejahterakan masyarakat.
Dengan adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM maka akan
memperlancar jalannya suatu usaha, sehingga akan mempengaruhi pada jumlah
pendapatan yang didapat (Rahmah, Kaukab, dan Yuwono, 2020). Dukungan
pemerintah sangat penting untuk mendukung kinerja usaha kecil; jika ada tanpa
dukungan modal dari pemerintah, kinerja usaha kecil tidak akan tercapai. Selain itu,
kinerja bisnis tidak akan berjalan jika tidak ada bantuan pemerintah dalam
memberikan dukungan permodalan. (Effendi et al., 2013)
Dukungan pemerintah terhadap UMKM sangat diperlukan agar UMKM
tetap mampu bertahan, bahkan berkembang dalam kondisi pandemi. Peran
pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan
katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan memfasilitasi UMKM untuk
mencapai tujuan pengembangan usaha. Sebagai contoh, memfasilitasi pelatihan
produksi, akses pendanaan, akses pasar, dan lain sebagainya. Peran pemerintah
sebagai regulator adalah membuat kebijakan sehingga mempermudah UMKM
dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah berperan untuk menjaga kondisi
lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan
mengatur suku bunga Bank Indonesia dan membuat kebijakan tentang aturan
persaingan usaha. Sebagai katalisator, pemerintah melakukan intervensi maupun
insentif seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif,
penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan
hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal
bergulir (Rita, Nugrahanti dan Kristanto, 2021)