Aset Tidak Berwujud

Selama ini, terdapat ketidakjelasan perbedaan antara aset tidak berwujud
(Intangible Assets) dengan modal intelektual atau intellectual capital. Aset tidak
berwujud telah dirujuk sebagai goodwill dan intellectual capital adalah bagian
dari goodwill. Peneliti (Edvinsson dan Malone, 1997; Boekestein, 2006 dalam
Rahma dan Nanda, 2019) menyebut intellectual capital bagian dari aset tidak
berwujud. Sedangkan Bukh, (2003) dalam Rahma dan Nanda (2019) menyatakan
intellectual capital dan aset tidak berwujud adalah sama dan seringkali
menggantikan (overlap).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
90/PMK.05/2019, menyatakan bahwa Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset
nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh: perangkat
lunak (software) komputer, lisensi dan waralaba (franchise), hak paten dan hak
cipta, nilai sejarah atau budaya.
PSAK No. 19 Tahun 2018 Paragraf 08, menyatakan bahwa aset tidak
berwujud didefinisikan sebagai aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik.
Sedangkan PSAK No. 19 Tahun 2018 Paragraf 09, disebutkan beberapa contoh
dari aset tidak berwujud antara lain ilmu perolehan atau teknologi, desain dan
implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual,
pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk dan
judul publisitas), piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan,
hak pelayanan jaminan, izin penangkapan ikan, kuota impor, waralaba, hubungan
dengan pemasok atau pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan hak
pemasaran. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih
memperhatikan aset tidak berwujud sebagai strategi bisnis usaha (SBU) untuk
mencapai keunggulan kompetitif dan menerapkan bisnis berdasarkan pengetahuan
(knowledge based business).
PSAK No. 19 Tahun 2018 Paragraf 21, menjelaskan tentang pengakuan
yang disebutkan bahwa aset tidak berwujud harus diakui jika, dan hanya jika: (a)
kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari
aset tersebut; dan (b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.
Sedangkan pada PSAK No. 19 Tahun 2018 Paragraf 97, menjelaskan tentang
amortisasi, yang menyebutkan bahwa jumlah yang dapat diamortisasi dari aset
tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik
dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tidak berwujud
tidak melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai
dihitung saat aset siap untuk digunakan.