Legitimacy Theory

Legitimacy Theory berhubungan erat dengan teori stakeholder. Teori
legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara berkelanjutan mencari cara untuk
menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di
masyarakat. Deegan (2002) dalam Hamidah et al., (2014) perspektif teori
legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika
manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori
legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat ‘kontrak sosial’ antara
perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak
sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat
tentang bagaimana seharusnya perusahaan melaksanakan operasinya. Harapan
sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut
perusahaan untuk responsive terhadap lingkungan dimana mereka beroperasi
(Hamidah et al., 2014).
Teori legitimasi sangat erat berhubungan dengan pelaporan intellectual
capital. Perusahaan terdorong untuk menunjukkan intellectual capital dalam
laporan keuangan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat atas kekayaan
modal fisik. Pengakuan legitimasi publik menjadi penting dalam kepentingan
perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan menarik shareholder (Rahmah
dan Nanda, 2019).
Berdasarkan kajian tentang teori stakeholder dan teori legitimasi, dapat
disimpulkan bahwa kedua teori tersebut memiliki penekanan yang berbeda
tentang pihak-pihak yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi di
dalam laporan keuangan perusahaan. Teori stakeholder lebih mempertimbangkan
posisi para stakeholder yang dianggap powerfull. Kelompok stakeholder inilah
yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam pengungkapan atau
tidak pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Sedangkan teori
legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama
dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan.