Manfaat Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan menurut Sinambela ( 2014:5 ) adalah Pedoman
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada
suatu produk secara fisik Standar Pelayanan merupakan suatu komitmen
penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu
kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan
masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan.
Penetapan Standar Pelayanan yang dilakukan melalui proses
identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan
pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur,
saran dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan
memberikan informasi mengenai Standar Pelayanan yang harus ditetapkan,
tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung
terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan
adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber
daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan
yang akan ditanganinya. Manfaat dari adanya standar pelayanan publik ini
antara lain adalah sebagai berikut :
a. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat
pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan, memberi
fokus pelayanan kepada pelanggan /masyarakat. Menjadi alat
komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya
meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja
pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.
b. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja
pelayanan publik mutlak harus dilakukan, dikarenakan dalam kehidupan
bernegara pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat
luas.
c. Meningkatkan mutu layanan. Adanya Standar Pelayanan dapat
membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam Standar
Pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan
pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses
pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya
mereka lakukan dalam memberikan pelayanan.
Secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan
pelayanan ialah “usaha melayani orang”. Menurut Hayat, (2017:22)
“Pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh
perundang-undangan”. Pelayanan mempunyai manfaat yakni melayani
orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan
pelayanan/pengabdian secara profesional dan proporsional. Menurut Iis
Susilawati (2017:31) dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa (1)
penyampaian Standar Pelayanan di dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu kota Pekanbaru sangat baik. Seluruh indikator yang ada
diterapkan dengan baik sehingga masyarakat merasakan hal tersebut. (2)
faktor yang menyebabkan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan publik yang baik
adalah pada faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan.
Bentuk dan cara pelayanan juga merupakan bagian dari makna yang
tidak terpisahkan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan berarti melayani
secara sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi
kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan
kemanfaatan. Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur oleh
undang-undang nomor 25 tahun 2009, ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Komponen Standar Pelayanan yang berkaitan dengan proses
penyampaian pelayanan (service delevery), meliputi :
1) Persyaratan
2) Sistem, mekanisme dan prosedur
3) Jangka waktu pelayanan
4) Biaya atau tarif
5) Produk pelayanan
6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
b. Komponen Standar Pelayanan yang dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal pegawai menarik untuk dicermati karena pelayanan
yang diberikan oleh aparatur Pemerintahan kepada public masih
dianggap” belum baik atau tidak memuaskan”. Upaya memperbaiki
pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh
pemerintah, antara lain melalui Inpres No.5 Tahun 1984 tentang
Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha.
Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman
Tatalaksana Pelayanan Umum.Untuk lebih mendorong komitmen
aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka lebih
diterbitkan pula Inpres No.1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat.
Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan
No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, dan diharapkan agar aparatur pemerintah lebih
memahami tentang kinerja pelayanan public itu sendiri. Prioritas yang
harus diperhatikan dalam pengelolaan pelayanan sebagai dasar untuk
standar pelayanan public meliputi:
1) Dasar hukum
2) Sarana dan prasarana atau fasilitas
3) Kompetensi pelaksana
4) Pengawasan internal
5) Jumlah pelaksana
6) Jaminan pelayanan
7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8) Evaluasi kinerja pelaksana