Teori Pemungutan Pajak

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa
teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:26),
yaitu:
a. Teori Asuransi
Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa
raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan
perusahaan asurransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara
membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan
sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini
tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal,
kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya
dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara
pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.
20
b. Teori Kepentingan
Menurut teori ini pembayaran pajka mempunyai hubungan dengan
kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak
individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin
besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar
pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang
memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari
pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.
c. Teori Daya Pikul
Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan
kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua
pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan
memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran
belanja Wajib Pajak tersebut.
Menurut W.J. de Langen
Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai
pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang
mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan
untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan
primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup,
maka sebagai analisir yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans
minimum).
d. Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti
Teori ini didasari paham organisasi Negara (organische staatsleer) yang
mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan
atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan
sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak
dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menuruut teori ini
dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara,
dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar
pajak.
e. Teori Daya Beli
Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya
Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan
memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya