Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak
yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas
penghasilan yang didapat.” Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut,
dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26,
PPh Pasal 29, PPh Pasal 6, PPh Pasal 9, dan PPh final Pasal 4 ayat 2. Di Indonesia
pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak
didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan Pajak Perseroan (PPs).
Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan
diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak hanya dikenakan untuk perusahaan
yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak
yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu
perusahaan.
Pada tahun 1932 diberlakukan yang disebut ordonansi pajak pendapatan.
Ordonansi pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang
bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Pada tahun
1935 diberlakukan ordonansi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong
gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji yang diterima. Dasar
Pengenaan Pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari
penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan
pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai
tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar
bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Tarif PPh Pasal 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)
yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif yang
artinya semakin tinggi pengasilan yang diterima maka akan dikenakan lapis tarif
lebih tinggi. Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling
lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir