Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu kondisi di mana prinsipal memberikan
wewenang kepada agen, yang nantinya akan menjalankan amanat prinsipal sesuai
ketentuan yang diberikan (Mack dan Ryan, 2006). Halim dan Abdullah (2006)
menyatakan bahwa di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah dalam
pelimpahan wewenang (keagenan). Keterkaitan prinsipal dengan agen dapat
diketahui dengan melacak proses-proses anggaran (Moe, 1984). Hal ini
menandakan bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah, khususnya dalam
penyusunan anggaran berbasis kinerja, mengindikasikan munculnya asimetri
informasi, yang muncul dalam teori keagenan, antara masyarakat atau DPRD
sebagai principal dan pihak eksekutif (SKPD) yang bertindak sebagai agen
(pengelola pemerintahan) sehingga dalam penyusunan anggaran diperlukan
prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalamnya.
Karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan
wewenang dan tanggungjawab dari prinsipal kepada agen. Jensen dan Meckling
(1976:4) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas
yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, sebagai acuan
pranata perilaku partisipan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan
keagenan terjadi pada setiap entitas.
Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan menggunakan
agency theory, dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami
sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh
DPRD (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban.
Akuntabilitas dan transparansi memiliki karakter yang berbeda. Namun
dalam penerapannya, akuntabilitas memiliki kaitan dengan transparansi (Shende
dan Bennett, 2004). Hasil riset Meutia dan Nurfitriana (2011) menunjukkan
bahwa secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat,
efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran
berbasiskinerja