Indikator Independensi Auditor

Pada riset (Harjanto, 2014) ada empat indikator independensi auditor,
yakni :
a. Lama Hubungan Dengan Klien (Audit Tenure)
Di Indonesia, permasalahan audit tenure atau masa kerja auditor
dengan klien telah diatur dalam PP Nomor.20/2015 tentang praktik
akuntan publik. Peraturan Pemerintah tersebut membatasi masa kerja
auditor paling lama 5 tahun untuk klien yang sama, sendngkan untuk
Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini
ditujukan supaya auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga
dapat menghindari terjadinya skandal akuntansi. Terkait dengan lama
waktu kerja, Deis dan Girox (1992) menemukan bahwa semakin lama
audit tenure, kualitas audit akan semakin menurun. Hubungan yang
lama antara auditor dengan klien mmiliki potensi untuk menjadikan
auditor puas pada apa yang sudah dilakukan, menjalankan prosedur
audit yang kurang tegas dan senantiasa tergantung pada pernyataan
manajemen.
b. Tekanan dari Klien
Dalam melaksanakan fungsinya, auditor sering mengalami konflik
kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajer mungkin ingin
operasi perusahaan atau kinerjanya kelihatan sukses yaitu tergambar
lewat laba tinggi dengan maksud untuk memperoleh penghargaan.
Supaya tercapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan
menekanan kepada auditor sehingga financial report auditan yang
dihasilkan tersebut sesuai dengan keinginan klien. Dalam situasi ini,
auditor mengalami suatu dilema, dimana dilema yang dialami oleh
auditor disebabka di satu sisi jika auditor mengikuti keinginan klien
maka ia melanggar standar profesi, namun apabila auditor tidak
mengikuti klien maka klien bisa menghentikan penugasan atau
mengganti KAP auditornya. Harhinto menyatakan bahwa usaha untuk
memberikan pengaruh auditor menjalankan tindakan yang melanggar
standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada
kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien
bisa dengan mudah mennganti auditornya jika dibandingkan bagi
auditor untuk memperoleh sumber fee tambahan atau alternatif sumber
lain (Burhanudin, 2016).
KAP berpendapat bahwa kondisi keuangan klien memiliki pengaruh
pula terhadap kemampuan auditor untuk menyelesaiakan tekanan klien
(Burhanudin, 2016). Klien yang memiliki kondisi keuangan yang kuat
bisa memberi fee audit yang cukup besar dan juga bisa memberi
fasilitas yang baik bagi auditor. Pada situasi ini auditor menjadi puas
diri sehingga kurang teliti dalam menjalankan audit.
Seuai dengan paparan di atas, maka auditor mempunyai kedudukan
yang strategis baik dimata manajemen maupun dimata pengguna
financial report. Disamping itu, pengguna financial report meletakkan
kepercayaan yang cukup besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam
melakukan audit financial report. Kualitas dalam melaksanakan
profesinya sebagai pemeriksa, auditor wajib memegang pedoman pada
kode etik, standar profesi, dan akuntansi keuangan yang berlaku di
Indonesia.
c. Telaah dari Rekan Auditor (Peer Review)
Peer review ialah review oleh akuntan publik tapi pada pelaksanaannya
di Indonesia peer review dijalankan oleh Departemen Keuangan yang
memberi izin prektek dan Badan Review Mutu dari profesi Institusi
Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan dari peer review yaitu untuk
menetapkan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu sudah
mengembangkan kebijakan dan prodedur yang memenuhi bagi kelima
unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur
tersebut dalam praktek.
d. Jasa Non Audit
Barkes dan Simmet menyatakan bahwa pemberian jasa selain audit
dapat menjadi ancaman potensial bagi independensi auditor sebab
manajemen bisa menaikkan tekanan pada auditor supaya mau
mengeluarkan laporan yang diinginkan oleh manajemen yakni wajar
tanpa pengecualian (Burhanudin, 2016). Pemberian jasa selain jasa
audit berarti auditor sudah terlibat dalam kegiatan manajemen klien.
Apabila ketika dijalakankan pengujian financial report ditemukan
kesalahan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan auditor
tersebut.