Teori Kepatuhan ( Compliance Theory)

Menurut Tyler dalam Dewi (2013) terdapat dua perspektif dasar dalam
literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif.
Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh
kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan
penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan
apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi
mereka.
Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai
dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui
legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan
karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku,
sedangkan komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment
through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai
keharusan (Dewi,2013).
Di Indonesia, tuntutan akan kepatuhan penyampaian laporan keuangan di atur
dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, keputusan ketua
BAPEPAM-LK Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang publikasi laporan keuangan
berkala emiten dan keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian
informasi. Peraturan tersebut mensyaratkan agar perusahaan yang terdaftar di
pasar modal untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal
tersebut sesaui dengan teori kepatuhan. Teori tersebut mendorong perusahaan
untuk dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu karena
merupakan kewajiban perusahaan dan informasi tersebut dapat berguna bagi
pengguna laporan keuangan