Rotasi Audit

Adanya kasus Enron yang melibatkan kantor akuntan publik internasional Arthur
Anderson (AA) maka di Indonesia menerapkan peraturan tindakan pergantian
auditor secara wajib. Penerapan ketentuan tentang adanya rotasi mandatory ini
dengan tujuan supaya dapat meningkatkan independensi auditor baik secara
tampilan maupun secara fakta. Rotasi mandatory ini diharapkan dapat
berpengaruh signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang
auditor dengan menjaga sikap independensi (Giri, 2010).
Peraturan Pemerintah tentang adanya rotasi mandatory di Indonesia sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002
“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat
dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
turut.”
Kemudian peraturan tersebut di revisi dengan KMK No.359/KMK.06/2003 dan
direvisi kembali KMK No.17/KMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yaitu :
“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat
dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
turut.”
Peraturan Keputusan Menteri Keuangan yang dapat menimbulkan berbagai
prokontra di kalangan praktisi akuntan publik karena Keputusan Menteri
Keuangan tersebut baru pertama kali diperkenalkan peraturan rotasi mandatory
auditor di Indonesia (Giri, 2012