Posted on by Kresna

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.  Organisasi pelaksana pembinaan konstruksi memiliki sejarah yang cukup panjang. Bermula ketika dibentuknya Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (BAPEKIN) serta Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2005, BAPEKIN dan BPSDM melebur menjadi BPKSDM (Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia), sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dimana Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia merupakan 1 dari 9 komponen setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang konstruksi dan sumber daya manusia. TUPOKSI terdapat pada Permen PU no 286/PRT/M/2005.

Selanjutnya pada tahun 2010, sesuai Perpres 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara telah dibentuk badan baru di lingkungan Kementerian PU menggantikan BPKSDM dengan nama Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan setingkat Eselon I dan dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri atas Sekretariat Badan, Pusat-pusat Pembinaan Konstruksi, serta dilengkapi dengan Balai-Balai sebagai unit pelaksana teknis.

Berdasarkan Permen PU No. 08 Tahun 2010 Pasal 723 Bagian Kedua, susunan organisasi BP Konstruksi terdiri atas Sekretariat Badan; Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan; Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi; Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi; Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian dengan perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dibentuk beberapa Direktorat Jenderal baru di lingkungan Kementerian PUPR dan salah satu diantaranya adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.Tujuan dari pembentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri No 13 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
  6. Pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

           

Visi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia.  Adapun misi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi antara lain:

  1. Mengintegrasikan pengelolaan sektor konstruksi Indonesia,
  2. Mewujudkan tata kelola proses penyelenggaraan konstruksi Indonesia,
  3. Menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

 

Berikut adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

 

 

 

Gambar 3.1.  Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

 

 

Sekretariat Direktorat Jenderal 

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki Fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
  2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
  3. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
  4. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
  5. Pengelolaan barang milik negara;
  6. Pengelolaan urusan mutasi dan pengembangan pegawai;
  7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
  8. Penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
  9. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
  10. Pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi; dan
  11. Pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

  • Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan;
  • Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  • Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi 

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
  2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
  3. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
  4. Penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
  5. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan luar negeri; dan
  6. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri atas:

  1. Subbagian Tata Usaha
  2. Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  3. Subdirektorat Kontrak Konstruksi; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
  2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
  3. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi;
  4. Pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
  5. Pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
  6. Pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
  7. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi  terdiri atas :

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi;
  3. Subdirekotrat Pengelola Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (Continuous Professional Development);
  2. Pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi;
  3. Pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
  4. Pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement);
  5. Pembinaan pelaksanaan program link and match dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
  6. Pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
  7. Pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (continuous professional development);
  8. Pemantauan dan evaluasi penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi; dan
  9. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi terdiri atas:

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
  3. Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi;dan
  4. Kelompok Jasa Konstruksi.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
  2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
  3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
  4. Pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
  5. Pembinaan dan pengawasan kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa;
  6. Pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
  7. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
  8. Pengelolaan pelaksanaan unit kepatuhan intern direktorat jenderal;
  9. Pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi; dan
  10. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas :

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi;
  3. Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi;
  4. Subdirektorat Kepatuhan Intern; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan konstruksi;
  2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi;
  3. Fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;
  4. Pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi subkomite keamanan, subkomite keselamatan dan kesehatan serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;
  5. Fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan;
  6. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi; dan
  7. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi dan Pemberdayaan terdiri atas:

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subdirektorat Keamanan, Keselamatan Konstruksi
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Jasa Konstruksi Wilayah

Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Balai Jasa Konstruksi terdapat di 7 Provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura.

Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan program dan anggaran;
  2. Penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
  4. Pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
  5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayahnya;
  6. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor konstruksi di wilayahnya;
  7. Pengumpulan data sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
  8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
  9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi berada di 34 Provinsi di Indonesia dan terdiri atas:

  1. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I; dan
  2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II.

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  2. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  3. Pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa;
  4. Pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa;
  5. Pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; dan