Jakarta Islamic Index (JII) muncul sebagai tolok ukur (benchmark) bagi investasi saham secara syariah di pasar modal. Menurut Pontjowinoto, ide untuk membangun dan mengembangkan wacana investasi keuangan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah berawal dari besarnya peningkatan akumulasi kapital di kalangan umat Islam.[1]
Hingga tahun 1970, sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal. Hal ini disebabkan larangan Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[2]
Yang dimaksud pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain:[3]
- larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan;
- instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal.
Pasar modal syariah didirikan di Indonesia ditandai dengan didirikannya JII. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, yaitu Boediono, Bapepam, dan MUI secara resmi meluncurkan pasar modal syariah pada 14 Maret 2003. Sedangkan peluncuran JII dilakukan sebelumnya, yaitu pada tahun 2000 oleh PT Danareksa Investment Management (DIM).[4]
Tujuan pendirian JII adalah untuk meningkatkan investasi di pasar modal secara syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. JII merupakan subset dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000 dan menggunakan tahun 1 Januari 1995 sebagai base date (dengan nilai 100).[5]
JII merupakan indeks berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Kriteria emiten tersebut dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20.
Kriteria yang ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20 antara lain:[6]
- usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram;
- usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
Setiap enam bulan sekali akan dilakukan pengkajian ulang terhadap saham-saham yang masuk dalam JII. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan terus menerus dimonitor berdasarkan data publik dan media.
Tahapan seleksi saham antara lain:[7]
- memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan (kecuali termasuk 10 besar dalam hal kapitalisasi);
- memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%;
- memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir;
- memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.
Perkembangan JII tidak lepas dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, naik turunnya indeks syariah tetap mengikuti kecenderungan yang terjadi di IHSG. Perhitungan JII sangat tergantung pada perkembangan harga saham dan besar saham yang diperdagangkan.
JII dimaksudkan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah.