Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara
umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan)
dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi
(program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan)
yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.
Menurut Erly Suandy (2016:01) Pajak adalah salah satu sumber
penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,
baik pengeluaran rutin maupun pengeluran pembangunan. Sebaliknya bagi
perusahaa, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.
Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang
pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai
celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor
ketentuan peraturan perpajakan (Hutagalo,2017).
Menurut Erly Suandy (2016:01) Perencanaan pajak merupakan tindakan
menimalisasi beban pajak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari
yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar
peraturan perpajakan.
Menurut Chairil Anwar (2017:06) Tax Planning (perencanaan pajak)
merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar
utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam
jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-udang.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
perencanaan pajak merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajer
perusahaan dalam rangka meminimalisasi jumlah beban pajak yang harus dibayar
berdasarkan peraturan perpajakan sehingga dapat diimplementasikan secara ilegal
dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
Umumnya perencanan pajak berkonotasi negatif karena secara umum
perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha agar hutang pajak
berada dalam jumlah yang minimal namun tetap dalam peraturan perpajakan.
Namun, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan
pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu
sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.
Menurut Chairil Anwar (2017:10) ada 3 strategi yang dapat dilakukan
perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu :
1. Tax Saving
Merupakan upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan
alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
Contoh: pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak
diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh
badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak
dalam bentuk natura, dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan
sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini akan mengakibatkan
PPh badan turun, tetapi PPh Pasal 21 akan naik. Penurunan PPh badan akan
lebih besar daripada kenaikan PPh Pasal 21 (dengan asumsi perusahaan
memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh badan tidak bersifat
final).
2. Tax Avoidance
Merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari
pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek
pajak.
Contoh: Pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara
final, untuk mengefisiensikan PPh Pasal 21 karyawan, dapat dilakukan
dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan
dalam bentuk natura. Mengingat pemberian natura pada perusahaan yang
tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Misal pada saat
perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi
kerugian fiskan dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya.
3. Penundaan /penggeseran Pembayaran Pajak
Penundaan/penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa
melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
Contoh: Ketika perusahaan harus membayar sejumlah imbalan jasa yang
nilainya cukup material atau suatu transaksi pembelian jasa profesional atau
jasa lain (yang menjadi objek pemotongan withholding tax) yang transaksi
pembayarannya dilakukan pada akhir bulan, misalnya pada akhir bulan
Agustus 2014, maka dengan penundaan transfer pembayaran jasa 1 haru saja
ke tanggal 1 September 2014 akan mengakibatkan penggeseran/penundaan
pembayaran pajak selama 1 bulan ke bulan berikutnya. Cara ini akan
membantu posisi cash flow perusahaan