- Kedudukan Organisasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( Dinas PPKAD ) Kabupaten Tegal merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Dinas PPKAD berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala unit eselon II b yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sedangkan Kewenangan yang dilaksanakan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
- Perumusan Peraturan Daerah tentang pook-pokok pengeloaan keuangan daerah;
- Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan APBD;
- Perumusan kebijakan keseimbangan fiskal antar Desa;
- Perumusan kebijakan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama ( urusan concurrent ) antara kabupaten dan desa;
- Perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- Perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawas pengelolaan investasi dan asset daerah;
- Fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran;
- Perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pinjaman dan bligasi daerah, serta Dinas layanan umum;
- Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi dana alokasi umum (DAU);
- Pengelolaan dan pelaporan DAU dan dana alokasi khusus (DAK);
- Pengendalian dan pelaporan pengelolaan dana bagi hasil (DBH);
- Perumusan kebijakan tentang system dan produser pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi;
- Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Perumusan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent );
- Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.
- Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas PPKAD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas;
- perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- pengendalian, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
- Susunan Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mengemban kewenangan sebagaimana diamanatkan Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tersebut, maka melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tersebut telah disusun organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala.
Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
- Kepala
- Sekretaris , terdiri dari :
1). Kepala Sub Bagian Perencanaan
2). Kepala Sub Bagian Keuangan
3). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan terdiri dari :
1) Kepala Seksi Pendataan
2) Kepala Seksi Penetapan
3) Kepala Seksi Penagihan.
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan, terdiri dari :
1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan
2) Kepala Seksi Penggalian dan Peningkatan
- Kepala Bidang Anggaran, terdiri dari :
1) Kepala Seksi Fasilitasi Penyiapan RAPBD
2) Kepala Seksi Belanja Daerah
3) Kepala Seksi Pendapatan Daerah.
- Kepala Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
1) Kepala Seksi Kas Daerah
2) Kepala Seksi Pelayanan Gaji
3) Kepala Seksi Pelayanan Non Gaji
- Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1) Kepala Seksi Akuntansi
2) Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi
3) Kepala Seksi Pelaporan
- Kepala Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
1) Kepala Seksi Analisa Kebutuhan dan Pendayagunaan
2) Kepala Seksi Inventarisasi dan Penilaian
- Lingkungan Strategis
- Sumber Daya Manusia
Dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan, sumber daya manusia merupakan modal dasar yang mempunyai nilai strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sumber daya manusia adalah faktor kunci diantara sumber daya lainya yang merupakan kekuatan dalam mengelola potensi daerah. Namun predikat itu dapat saja pudar dan tidak memiliki arti penting, ketika tidak mampu mendayagunakannya secara baik. Oleh karena itu, kekurang berhasilan dalam mengelola sumber daya manusia, akan menempatkan sumber daya manusia sebagai beban dan menjadi sisi lemah suatu organisasi. Dengan demikian sumber daya manusia bukan lagi sebagai kekuatan yang potensial. Untuk mengetahui, apakah sumber daya manusia aparatur dijajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten tegal merupakan faktor kekuatan atau kelemahan bagi organisasi, dapat dikaji dari kondisi sumber daya manusia itu sendiri, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
Dari segi kuantitas dengan jumlah Pegawai pada Dinas PPKAD Kab. Tegal 113 orang belum dapat dikatakan memadai, apabila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ditangani. Lebih – lebih dengan adanya Perubahan SOTK baru yang berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Padahal pekerjaan Dinas PPKAD terkait erat dengan pelayanan kepada publik ( masyarakat ) maupun aparatur pemerintah sendiri dalam bidang pendapatan, pelayanan pengelolaan keuangan aset daerah sangatlah dibutuhkan suatu ketelitian, kecermatan, ketrampilan dan kecerdasan dalam pelayanan, sehingga secara kuantitas masih adanya keterbatasan jumlah pegawai. Dan dari segi kualitas sumber daya aparatur tersebut masih perlu ditingkatkan, agar menjadi sumber kekuatan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Tegal.
- Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun tanpa ketersediaan sarana dan prasarana sebuah organisasi tidak mampu beraktivitas. Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat kinerja organisasi.
Menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal, memasuki pertengahan Tahun Anggaran 2014 sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat dikatakan memadai, karena dengan bergabungnya Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi satu SKPD, tugas dan pelayanan bertambah kompleks, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap terutama sarana gedung kantor. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, secara gradual akan terus diupayakan. Sehingga tugas-tugas di Dinas PPKAD dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
- Kepala
Dinas PPKAD dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah.
- Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.
- Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan
Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pendaftaran dan pendataan, penghitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah, serta mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan penyusunan rencana Kerja;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;
- Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan data, penghitungan dan penetapan pajak daerah;
- Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendataan, penetapan dan penagihan.
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah, serta mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan;
- Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serat pajak bumi dan bangunan;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- Pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerh dan pendapatan daerah lainnya selain pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pegendalian, evaliasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengendalian ope
- Kepala Bidang Anggaran
Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, serta mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- Penyiapan bahab perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- Penyiapan bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- Penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA-SKPD, DPA/DPPA-PPKAD atau dengan sebutan lain;
- Pegendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran.
- Kepala Bidang Perbendaharaan
Kepala Bidang Perbendaharaan Mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Bidang perbendaharaan, dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, serta mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan perbendaharaan;
- Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas;
- Penyiapan bahan penerbitan surat penyadiaan dana (SPD) atau dengan sebutan lain;
- Penerbitan SP2D atau dengan sebutan lain;
- Pelaksanaan pengendalian kas daerah;
- Penyiapan bahan pembinaan bendaharawan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan.
- Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan akuntansi dan pelaporan, serta mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan penyusunan rencana;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional akuntansi dan pelaporan;
- Penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi;
- Penyiapan bahan penyusunan pertanungjawaban pelaksanaan APBD;
- Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan akuntansi SKPD;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansi dan pelaporan.
- Kepala Bidang Aset Daerah
Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan aset daerah, serta mempunyai fungsi : Penyiapan bahan penyusunan rencana;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan aset daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
- Penyiapan bahan pembinaan administrasi aset daerah;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang aset daerah.
DINAS PPKAD KAB. TEGAL
DAFTAR SPESIFIKASI PENDIDIKAN PEGAWAI
TAHUN 2013
| No | Spesifikasi Pendidikan | Jumlah (Orang) |
| 1. | SD | 2 |
| 2. | SLTP | 3 |
| 3. | SLTA | 44 |
| 4. | D3 Akuntansi | 8 |
| 6. | S1 Akuntansi | 47 |
| 11. | S2 Akuntansi | 9 |
| Jumlah | 113 |
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas PPKAD Kab. Tegaal Tahun 2014
DINAS PPKAD KAB. TEGAL
DAFTAR JENIS KELAMIN PEGAWAI
TAHUN 2013
| No | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) |
| 1. | Laki-laki | 77 |
| 2. | Perempuan | 36 |
| Jumlah | 113 |
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas PPKAD Kab. Tegaal Tahun 2014