Definisi Keadilan Prosedural (skripsi,tesis,disertasi)

Keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan oleh
karyawan mengenai proses yang digunakan untuk menentukan
distribusi penghargaan-penghargaan (Robbins dan Judge 2008).
(Ivancevich, Konopaske, dan Matteson 2008) mendefinisikan
keadilan prosedural sebagai pertimbangan yang dibuat oleh
karyawan mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses
yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan kepututsan,
seperti siapa yang menerima promosi, berapa kenaikan gaji yang
akan diberkan dan bagaimana pembayaran bonus akan
dialokasikan. Keadilan prosedural adalah prosedur kebijakan dan
proses yang adil yang ditetapkan oleh perusahaan dalam
mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil dan
penghargaan karyawan pada karyawan di dalam organisasi, ia
memiliki konsekuensi organisasi (Hadi, Tjahjono, dan Palupi
2020). Menurut (Atmojo dan Tjahjono 2016) keadilan prosedural
menjelaskan bahwa orang tidak hanya melakukan evaluasi hasil,
tetapi juga melakukan evaluasi prosedur untuk menentukan alokasi
tersebut. Keadilan prosedural adalah gambaran tentang persepsi
karyawan yang berkaitan dengan keadilan berdasarkan prosedur
yang digunakan manajemen (Colquitt 2001).
Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan oleh karyawan
apabila perusahaan adil dalam mekanisme penentuan keputusan
seperti kesempatan promosi, proses kenaikan gaji dan lain-lain
sehingga tercapai kesejahteraan karyawan. Ada dua model untuk
menjelaskan persepsi keadilan prosedural, yaitu model kepentingan
pribadi (self interest) dan model nilai kelompok (group value
model) (Tjahjono 2007).
Model pertama adalah model kepentingan pribadi yang
berbasis asumsi, bahwa seseorang berupaya untuk memaksimalkan
keuntungan pribadinya ketika berinteraksi dengan orang lain
kemudian mengevaluasi prosedur yaitu dengan
mempertimbangkan kemampuannya dalam menghasilkan
outcomes yang diinginkan (Tjahjono 2007). Orang-orang dengan
modal sosial yang rendah akan mencoba membuat kepentingan
mereka dilindungi oleh prosedur kebijakan, seperti kebijakan
penilaian kinerja (Tjahjono, Fachrunnisa, dan Palupi 2019).
Kemudian model yang kedua yaitu model nilai kelompok yang
menganggap individu tidak dapat lepas dari kelompoknya
(Tjahjono 2007). Individu dalam suatu kelompok sering berdebat
bahwa mereka menginginkan perhatian sebagai anggota, dan
dianggap berharga dalam kelompok tersebut (Siswanti dkk. 2020).