Pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract legal norms) berupa peraturan yang bersifat tertulis (statutory form), pada umumnya didasarkan atas dua hal. Pertama, pemebentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar; Kedua, Pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum1 . Dalam hal pembentukan norma hukum atau perundang-undangan, sejatinya perlu memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan pada jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundangundangan yang berlaku di indonesia.2 Konsep atau teori hierarki peraturan perundang-undangan, merupakan prinsip hukum yang menghendaki bahwa norma hukum dalam sebuah negara tersusun secara berjenjang dan dalam rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufent-theori). Secara historis, teori pertingkatan atau perjenjangan norma hukum dipelopori oleh Adolf Merkl yang selanjutnya dianut oleh Hans Kelsen. Dalam teori ini Kelsen, menggambarkan bahwa rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara, dimana konstitusi tersebut adalah presuposisi terakhir, postulat final, dimana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Artinya, presuposisi inilah yang disebut dengan istila trancendental logical presupposition.3 Selanjutnya, terkait dengan perjenjangan hukum dalam sebuah negara, Jimly Asshiddiqie dalam karangan lainnya yang mengemukakan bahwa baik Adolf Merkl maupun Hans kelsen sama-sama mengembangkan doktrin “hirerachy of norms” (Stufenbau der Rechtsordenung) dengan menempatkan konstitusi (verfassungsrecht) pada puncak hirarki norma hukum. Sehingga hukum tertinggi inilah yang menentukan bentuk dan lingkup isi undang-undang biasa (einfaches gesetzesrecht, statutory law.4 Sehingga hal tersebut sejalan dengan pandangan hans kelsen yang dikutip Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjangjenjang dan berlapis lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) yang mengandung arti bahwa, suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi dengan demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm).5 Sehingga pendapat Maria Farida Indrati diamini oleh Maruar Siahaan dengan dalil bahwa, hukum tersusun dalam suatu pertingkatan. Artinya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya menjadi sumber perundang- undangan yang lebih rendah dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.6 Untuk mempertegas pemaknaan teori hierarki peraturan perundang-undangan sebagai prinsip dasar pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan maka Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, dalam bukunya tentang “perihal kaidah hukum” yang menyatakan bahwa agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku. Ada 3 (tiga) macam kekuatan berlaku antara lain sebagai berikut: pertama, kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis;7 kedua, kelakuan sosiologis atau hal berlakunya secara sosilogi;8 ketiga, kelakuan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis.9 Sehingga Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam Negara, perlu dilakukan pengujian apakah suatu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan terutama apakah suatu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya.10 Selanjutnya, berkenaan dengan dalil atau kaidah dalam tata susunan atau hirarki yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, maka Maria Farida Indrati menegaskan bahwa dinamika suatu norma hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dinamika norma hukum yang vertical dan dinamika norma hukum yang horizontal.11 Dinamika vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau adari bawah ke atas yang artinya, suatu norma hukum berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang di atasnya, dan seterusnya sampai pada norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang di bawahnya. Demikian juga dengan dinamikan dari atas ke bawah yang mengandung makna bahwa, norma dasar itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum dibawahnya, dan norma hukum di bawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum yang ada dibawahnya lagi. Adapun mengenai dinamika norma hukum horisontal adalah dinamika yang bergeraknya tidak keatas atau ke bawah tetapi ke samping. Pandangan Maria Farida Indrati diatas, diilhami oleh pemikiran Hans Kelsen yang sebagaimana dikutip oleh Maruarar Siahaan12 yang menentukan sebagai berikut: “The relation existing between a norm wich governs the creation or the content of another norm and the norm which is created can be presented in a spatial figure. The first is the “superior” norm; the second the “inferior”. If one views the legal order from this dynamic point of view, it does not appear, as it does from the static point of view, as e system of norm of equal rank, standing one beside the other, but rathers as hierarchy in wich the norm of the constitution from the top most stratum. In this functional sense, „constitution‟ means those norms that determine the creation, and occasionally to some extent the content, of the general legal norms which in turn govern such individual norms as judicial decision”13 Kemudian, sebagai prinsip hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia, pendapat tentang teori hirarki peraturan perundang-undangan (stufentbau theory) oleh Hans Kelsen dan berangkat dari pendapat Maria Farida Indrati, memperoleh penegasan oleh Bagir Manan dimana menentukan bahwa teori hierarki norma hukum pada intinya mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut: Pertama, Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundangundangan tingkat lebih tinggi; dan Kedua, Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (onbevorgd) atau melapaui wewenang (detournement de pouvoir).14 Harjono menegaskan, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Alim bahwa adanya perjenjangan atau hierarki peraturan perundang-undangan merupakan parameter untuk menentukan sala satu unsur negara hukum yaitu pembatasan kekuasaan. Sebab, perkembangan ilmu hukum kini telah sampai pada konsep dimana aturan hukum pada hakikatnya tersusun secara hirarkis. Sehingga keberadaan konsep ini diterima oleh kalangan keilmuan hukum dengan muncul kecenderungan bahwa ada tidaknya hierarkis, perjenjangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan, dijadikan sebagai tolak ukur tentang ada tidaknya unsur negara hukum. Sehingga esensi dari adanya perjengangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai pembatasan dalam membuat peraturan hukum
Selanjutnya, mengenai teori perjenjangan norma hukum atau hirarki peraturan perundang-undangan yang dipelopori oleh Hans Kelsen, dikembangkan oleh Hans Nawianski dengan menentukan bahwa pertingkatan norma (theory von stufenbau der rechtsordenung) terjadi secara berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, juga berkelompok-kelompok, yang terdiri atas empat kelompok besar yaitu: Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental negara; Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara); Kelompok III : Formell Gasetz (UndangUndang Formal) dan Kelompok IV : Verordnung & Autosatzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom.16 Di Indonesia, sejarah pertingkatan norma hukum yang sebagaimana diutarakan oleh Kelsen dan Nawiasky dalam teori hirarki peraturan perundangundangan, awalnya ditentukan dalam TAP MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Rapublik Indonesia, yang menggolongkan entuk/ jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; b. Ketetapan MPR; c. UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Keputusan Presiden; f. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainya seperti, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainya. Kemudian, pada masa transisi (reformasi), MPR periode 1999-2004 mencabut dan mengganti Tap MPRS a quo dengan Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, yang mana dalam Pasal 2 ditegaskan tentang jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; c. Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); e. Peraturan Pemerintah; f. Keputusan Presiden; g. Peraturan Daerah.17 Selanjutnya, setelah diberlakukan selama sepuluh tahun maka dilakukan perubahan lagi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara khusus ditentukan dalam Pasal 7 bahwa jenis dan tata Urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah, meliputi (Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa).Kemudian, seiring perkembangannya maka Undang-undang No.10 Tahun 2004 dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku saat ini, yang mana memuat jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Preiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa ketentuan yang mengatur mengenai teori perjenjangan norma hukum atau teori hirarki peraturan perundang undangan maka mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi sumber atau dasar berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila ditemukan isi atau materi muatan peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah isi atau materi muatan peraturan yang lebih tinggi.