Tahapan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (skripsi tesis disertasi)

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disebutkan mengenai tahapan dari pelaksanaan program PTSL, yaitu sebagai berikut: a. Perencanaan; b. Penetapan lokasi; c. Persiapan; d. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas; e. Penyuluhan; f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; j. Pembukuan hak; k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah; l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan m. Pelaporan. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan 40 program PTSL.12 Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disebutkan bahwa: (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap: a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan b. Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa Kabupaten/kota dalam satu provinsi. (2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN. (3) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini