.
Pada perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia, tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui beberapa undang-undang yang mengalami pergantian dan/atau perubahan, dimana sumber legitimasi untuk politik hukum pemerintahan daerah adalah Pasal 1 ayat (1) dan pasal 18 UUD 1945, yang secara tegas bermaksud Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat atau federal. Dengan penegasan dalam ketentuan UUD 1945 tersebut, daerah-daerah yang ada dalam lingkungan negara Republik Indonesia tetap berada dalam ikatan negara kesatuan, ialah daerahnya pemerintahan pusat dan pemerintahan pusat negara Republik Indonesia ialah pusat daerahnya”. Dengan demikian, antara pemerintahan pusat dengan daerah, tampak adanya satu ikatan atau kebulatan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, yaitu Pasal l ayat (1) dan Pasal 18 sebagai sumber legitimasi utama pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dibentuk dan diberlakukan beberapa undangundang, yaitu :a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), undang-undang ini dipandang sebagai undang-undang tentang pemerintahan daerah karena KNID sama dengan organ kelengkapan pemerintahan daerah sejalan dengan maklumat wakil presiden 16 Oktober 1945 dan mendapat KNID sebagai badan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara resmi menghidupkan kembali pemerintahan daerah otonom yang terhapus selama pemerintahan pendudukan Jepang. b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah. Dengan Undang-Undang ini dihajatkan untuk melakukan perbaikan terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang dibuat dalam kondisi tergesa-gesa dengan suasana revolusi. Dalam Undang-Undang ini menghendaki hanya ada satu macam pemerintahan di daerah, yaitu satuan pemerintahan daerah otonom; provinsi, kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil) negeri dan warga dan sebagainya. Serta bentuk daerah otonom lain Daerah Istimewa yang mempunyai hak asal usul sebelum Indonesia memiliki pemerintahan sendiri. c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah. Undang-undang tentang Pemerintah Daerah masa berlakunya UUDS 1950 menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah yang memuat dua hal pokok, yaitu : pada daerah-daerah (besar dan kecil) hanya akan ada satu bentuk susunan pemerintahan, yaitu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri; dan kepada daerah-daerah akan diberikan otonom seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangga sendiri. d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang tersebut, hampir seluruhnya/dominan menghadapi rumusan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: Menghilangkan dualism pemerintahan di daerah; dan memperbesar pengendalian pemerintah pusat terhadap daerah. e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam undang-undang ini telah diatur pokokpokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. Oleh karena itu, dalam penamaan penambahan imbuhan di atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah menggambarkan tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah; f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, karena Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan kata lain perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dari Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah perubahan dari penyerahan urusan ke pengakuan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan menguruh sendiri rumah tangganya. g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, disamping karena adanya perubahan Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti; Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan MPR Tahun 2002 dan Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk menyampaikan saran atas laporan pelaksanaan keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR,BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Perubahan ini juga memperhatikan perubahan Undang-undang terkait dibidang politik, diantaranya ; Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 30 Kedudukan MPR,DPR DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan lainlain; h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan dari lahirnya undang-undang ini bahwa Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.
Berdasarkan uraian di atas, sumber legitimasi utama penyelenggaraan daerah adalah Pasal 18 ayat yang harus sejalan dan bertumpu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang sudah pasti bermaksud menghendaki Rapublik Indonesia sebagai negara kesatuan. Dan berdasarkan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka dapat dikemukakan beberapa hal pokok, sebagai berikut: a. Daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang. Daerah besar dan kecil tidak/bukanlah sebagai negara bagian, karena daerah tersebut dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan. Daerah besar dan kesil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administrasi belaka; b. Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar pemasyarakatan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa adalah swapraja atau desa maupun yang semacam itu. Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal usul yang bersifat istimewa tersebut; dan c. Daerah-daerah yang terdapat di Republik Indonesia adalah semua sebagai daerahnya (wilayah) pemerintah pusat dan pemerintah negara Republik Indonesia merupakan pusat pemerintahan daerah. Dengan demikian, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan satu kebulatan ikatan pemerintahan dalam wadah Negara Kesatian Republik Indonesia. Berpedoman terhadap kandungan dalam UUD 1945, baik yang tersurat maupun tersirat terdapat sendi-sendi pokok dan pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang patut secara konsekuen dan konsisten. Salah satu sendi pokok adalah negara kesatuan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus merupakan pengukuhan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia