Teori Keagenan (skripsi, tesis, disertasi)

Teori keagenan pertama kali dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), menurut menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul saat satu orang atau lebih pemilik (pemegang saham) memperkerjakan orang lain (agen / manajer) untuk memberikan suatu jasa yaitu mengelola perusahaannya dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, namun disisi yang lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka sendiri. Terjadi konflik kepentingan sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemilik. Konflik mengambil beberapa bentuk yang berbeda: Pertama menurut Jensen dan Meckling (1976) bahwa ada perbedaan kepentingan pemegang saham terhadap nilai perusahaan, manajer lebih memilih untuk mengerahkan sedikit usaha dan memiliki tingkat penghasilan tambahan yang lebih besar, seperti kantor mewah dan mobil, dll. Dalam hal ini, meningkatkan kepemilikan ekuitas manajer akan membantu untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Meningkatkan tingkat utang juga membantu untuk mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajer. karena utang memaksa manajer untuk membayar uang, sehingga mengurangi manajer menggunakan arus kas bebas untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya (Masulis (1988)) menjelaskan bahwa konflik muncul karena manajer lebih memilih proyek-proyek jangka pendek, yang menghasilkan lebih cepat dan meningkatkan reputasi mereka dengan cepat, dari pada proyek jangka panjang yang lebih menguntungkan. Sedangkan Hunsaker (1999) menjelaskan manajer dapat memilih investasi yang kurang berisiko dan leverage yang lebih rendah untuk mengurangi probabilitas kebangkrutan. Lalu menurut Garvey dan Hanka (1998), manajer ingin tetap di posisi mereka, sehingga mereka ingin meminimalkan kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Karena hal ini meningkatkan dengan perubahan dalam kontrol perusahaan, manajemen mungkin menolak pengambilalihan, terlepas dari efeknya pada nilai pemegang saham. Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan munculnya agency cost. Menurut Jensen dan Meckling, adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari: 1. The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost), yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi perilaku dari manajer dalam mengelola perusahaan seperti auditing, penganggaran, sistem pengendalian dan kompensasi. 2. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan pemilik. 3. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas pemilik maupun agen karena adanya hubungan agensi. Penelitian McColgan (2001) menyatakan hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara agen dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang memiliki sifat dasar egoisme, sehingga antara pemegang saham dan agen memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuam mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan antara agen dan pemilik. Pemengang saham ingin keuntungan yang besar dan cepat atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan agen menginginkan kepentingan diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesarbesarnya atas jasa yang diberikan dalam menjalankan perusahaan. Selain itu, pemegang saham ingin perusahaan yang dimilikinya melakukan investasi yang menguntungkan, sedangkan agen melakukan investasi serta merta untuk meningkatkan ukuran perusahaan sehingga citra diri dari agen tersebut meningkat tanpa menimbang nilai investasi tersebut layak atau tidak dijalankan. Kesimpulannya menurut teori keagenan, para manajer cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, bukan bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui keputusan-keputusan yang diambil. 2. Teori Struktur Kepemilikan 1. Definisi Struktur Kepemilikan Menurut Pratama (2013), Struktur kepemilikan dapat dilihat dari besarnya kepemilikan saham seseorang atau lembaga dalam perusahaan. Struktur kepemilikan dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan yang berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Struktur kepemilikan juga dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Secara umum struktur kepemilikan terbagi menjadi dua kategori yaitu struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan, dan individual domestik (Xu, 1997). Menurut Wahyudi dan Pawstri (2006), struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Secara garis besar, struktur kepemilikan dibagi menjadi 2 blok yaitu, (1) blok kepemilikan internal seperti kepemilikan individual, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga dan (2) blok kepemilikan eksternal seperti kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, maupun institusi swasta, serta kepemilikan asing. Nur’aeni (2010) menyatakan bahwa ada dua jenis kepemilikan dalam perusahaan di Indonesia yaitu kepemilikan yang menyebar dan kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam tipe perusahaan dengan kepemilikannya menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi. Jenis kepemilikan perusahaan yang kedua adalah perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Dalam tipe perusahaan seperti ini, timbul dua kelompok pemegang saham yaitu, kelompok pemegang saham pengendali dan kelompok pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi keputusan manajemen yang dapat merugikan pemilik minoritas karena saham yang dimilikinya lebih besar bila dibandingkan dengan pemilik minoritas