Kebijakan Dividen (skripsi, tesis, disertasi)

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham di masa yang akan datang. Apabila laba perusahaaan yang ditahan dalam bentuk laba di tahan dalam jumlah besar, berarti menunjukkan bahwa laba yang dibayarkan  sebagai dividen menjadi leboih kecil. Dengan demikian aspek penting dari kebijakan dividen menentukan alokasi laba yang sesuai antara lain pembayaran laba ditahan di perusahaan Susanti (2010). Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa terdapat 3 teori tentang kebijakan dividen: Pertama, Dividend irrelevance theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini mengikuti pendapat Modigliani dan Miller (MM) yang menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya Dividend Payout Ratio (DPR) tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak (EBIT) dan risiko bisnis. Dengan demikian kebijakan dividen sebenarnya tidak relevan untuk dipersoalkan. Kedua, Bird-in-the-hand theory, dinyatakan oleh Gordon dan Lintner yang menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik jika Dividend Payout Ratio (DPR) rendah. Hal ini dikarenakan investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Ketiga, Tax preference theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, maka para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Berdasarkan ketiga konsep teori tersebut, perusahaan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Jika manajemen percaya bahwa dividend irrelevance theory dari MM itu benar maka perusahaan tidak perlu memperhatikan besarnya dividen yang harus dibagikan. (2) Jika perusahaan menganut bird-in-the-hand theory maka perusahaan harus membagi seluruh EAT (Earning After Tax) dalam 16 bentuk dividen. (3) Jika manajemen cenderung mempercayai tax preference theory maka perusahaan harus menahan seluruh keuntungan atau dengan kata lain DPR=0%