Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daera tersebut. Mahmudi (2010) menyatakan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi cirri-ciri berikut :1.Relevan. Artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.
2.Andal. Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesat dan mengandung unsure manipulasi.3.Dapat dibandingkan. Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.4.Dapat dipahami. Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan