Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Negara Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkatkan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun, maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sehingga membutuhkan dana setiap tahun semakin meningkat yang tercermin dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah 9
pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak-pajak yang dipungut pemerintah daerah di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Sambodo (2015:4), terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak, diantaranya:1.Andriani, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”2.Soemitro” Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 3.Herschel” Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,
agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” 4.Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:1.Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara. 2.Tanpa kontraprestasi secara langsung.3.Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4.Berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan. 5.Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran masyarakat.6.Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (butgetair) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Menurut Resmi (2014:2) Pungutan tersebut anatara lain:
1.Bea meterai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan mengunakan benda meterai ataupun benda lain. 2.Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/ nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.3.Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh: tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.4.Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parkir, pasar, jalan tol, dan lain-lain.5.Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. 6.Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.
