Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995:1013 dalam Rahayu (2010: 138), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Dalam perpajakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak (WP) yang patuh adalah Wajib Pajak (WP) yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dikemukakan oleh Zain:2004 sebagaimana dikutip (Rahayu,2010:138), menyatakan bahwa: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:1.Wajib Pajak (WP) paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan 4.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Safri Nurmantu dalam (Rahayu,2010:138), menyatakan bahwa: Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Sedangkan menurut Nasucha dalam (Rahayu,2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP) dapat diidentifikasi dari:1.Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri,2.Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), 3.Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan 4.Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Menurut (Rahayu, 2010:139) dalam Erard dan Feinstin menggunakan teori psikologi menyatakan bahwa: Kepatuhan Wajib Pajak (WP), yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak (WP) atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung,

dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah, (Nasucha). Menurut Rahayu, (2010:138), menyatakan bahwa: ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 1.Kepatuhan formal adalah suatu kkeadaan di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2.Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Sebagai contoh kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahuna sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak (WP) telah memenuhi ketentuaan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ,ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal dapat meliputi kepatuhan formal. Wajin Pajak (WP) yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak (WP) yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan
menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak (WP) patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah:1.Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. 2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3.Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; 4.Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak (WP) pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%,5.Wajib Pajak (WP) yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, seorang Wajib Pajak (WP) dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan dapat dikatakan telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, apabila telah selesai melaporkan SPT dan prosedurnya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Prosedur yang harus dijalankan seoarang Wajib Pajak (WP)meliputi membuat NPWP, menghitung pajak yang terutang, membuat SSP dan membayar pajak di Bank Persepsi (bank yang ditunjuk) atau kantor pos, kemudian melaporkan SPT. Masalah kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak (WP) tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian perpajakan. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak: 1.Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak (WP) yang selama ini belum patuh. Adapun kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program ini, antara lain: a.Melanjutkan kampanye sadar dan peduli pajak kepada berbagai pihak, seperti partai politik, perguruan tinggi, asosiasi usaha, LSM, Wajib Pajak (WP), Pemda, tokoh agama, dan masyarakat profesi.b.Meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan melalui media masa dan media lainnya (misalnya, cafe pajak, panggung terbuka, dan wawancara perpajakan lainnya).c.Pemasangan billboard perpajakan di tempat-tempat strategis.
d.Melakukan sosialisasi program reformasi perpajakn sebagai bagian good governance framework.e.Mengusulkan materi pendidikan perpajakan pada pendidikan kedinasan instansi-instansi pemerintah.f.Mengusulkan materi pendidikan pengetahuan dasar perpajakan dengan menyisipkannya dalam materi kurikulum pendidikan menengah, dan pengetahuan dasar perpajakan melalui penayangan kartun anak-anak.g.Mengusulkan aturan tentang keharusan penelitian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pejabat publik tertentu. h.Memanfaatkan media internet untuk sosialisasi perpajakan. 2.Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP) yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Kegiatan untuk program pengembangan pelayanan perpajakan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a.Mengembangkan call canter (dengan nomor telepon khusus dan didukung dengan knowledge base yang baku) pada setiap Kanwil untuk menjawab setiap pertanyaan masyarakat, yang dilayani oleh petugas khusus yang mampu. b.Menyediakan staf khusus di TPT yang mampu melayani pertanyaan dan konsultasi masalah perpajakan (help desk) sesuai KEP- 27/PJ/2003. c.Menyediakan media informasi perpajakan berbasis komputer (misalnya touch screen) pada setiap TPT.
d.Menyempurnakan dan selalu memutakhirkan informasi yang tersedia pada website D J P.3.Meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah dengan menerangi ketidakpatuhan (combatting noncompliance) dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment. Dalam sistem self asessment Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya.