PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah
(BPS, 2019). Informasi PDRB kabupaten atau kota merupakan informasi yang
sangat penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian yang terjadi.
Selain pertumbuhan ekonomi, informasi tersebut juga memberikan gambaran
mengenai peranan maupun potensi wilayah kabupaten atau kota tersebut,
termasuk diantaranya untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan
ekonomi sektoral maupun antar kabupaten atau kota. Salah satu indikator
ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan
ekonomi di suatu daerah dalam lingkup kabupaten dan kota adalah PDRB
menurut lapangan usaha. Untuk menjaga keseragaman konsep, definisi dan cara
atau metode yang dipergunakan dalam perhitungan di seluruh Indonesia, Badan
Pusat Statistik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan
bimbingan teknis dan pengarahan yang sangat diperlukan. Karena secara teori
PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari segi
konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya.
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut, sedang PDRB atas dasar
harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar yaitu tahun 2010,
digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun secara
nyata karena dalam perhitungan ini tidak menyertakan inflasi. Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui empat pendekatan, yaitu:
a. Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach)
Perhitungan dengan cara ini dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah
disuatu wilayah dengan cara menilai seluruh produksi netto barang dan jasa (unitunit) yang diproduksi oleh seluruh sektor perekonomian selama setahun. Unit-unit
produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi sembilan lapangan
usaha, yaitu:
1) Pertanian
2) Pertambangan dan penggalian
3) Industri pengolahan
4) Listrik, gas dan air bersih
5) Konstruksi dan bangunan
6) Perdagangan, hotel dan restoran
7) Pengangkutan dan komunikasi
8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9) Jasa-jasa, termasuk jasa pelayanan pemerintah
b. Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
Metode ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan nilai seluruh balas jasa
faktor produksi yang berupa: upah atau gaji, bunga modal, sewa tanah dan
keuntungan. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak
langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan persektor disebut sebagai
nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai
tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).
c. Menurut Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)
Penghitungan dengan cara ini guna mendapatkan nilai barang dan jasa yang
digunakan untuk konsumsi, pembentukan modal, dan ekspor netto.
d. Menurut Metode Alokasi (Alocation Methode)
Metode alokasi yaitu dengan cara mengambil langsung hasil persentase atau
hasil survei yang telah dilaksanakan oleh pihak lain. Indikator yang digunakan
dapat berupa nilai produksi, banyaknya produksi, banyaknya penduduk dan
sebagainya.
Beberapa indikator pokok ekonomi makro yang tertuang dalam PDRB sektoral
meliputi:
1) Nilai nominal PDRB
2) Kontribusi atau peranan sektor ekonomi
3) Laju pertumbuhan ekonomi
4) PDRB atau pendapatan regional per kapita
5) Tingkat perubahan harga atau inflasi/deflasi
6) Produktivitas sektoral
7) Berbagai macam rasio
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah