Pasal 5 ayat 1 dan 2 VR menetapkan :
“Seorang yang menghendaki mengadakan penjualan di muka umum, memberitahukan hal itu pada Juru Lelang atau di tempat-tempat yang dalam kantor ada pemegang buku, pada pemegang buku, dengan menyampaikan pada ban atau hari-hari kapan penjualan ingin di adakan. Permintaan ditulis dalam daftar, dari mana yang berkepentingan ats permintaannya dapat melihatnya”
Pasal 5 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang, lelang dibedakan menjadi :
- Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
- Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.
Berdasarkan Pasal 6 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang, lelang eksekusi terdiri atas : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi pengadilan, Lelang Eksekusi pajak, Lelang Eksekusi harta pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi barang rampasan, Lelang Eksekusi jaminan fidusia, Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks. kepabeanan dan cukai, Lelang Eksekusi barang temuan, Lelang Eksekusi gadai, Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, dan Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk lelang noneksekusi wajib diuraikan dalam Pasal 7 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang, terdiri dari : Lelang Barang Milik Negara/Daerah, Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lelang Barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks. kepabeanan dan cukai, Lelang Barang gratifikasi, Lelang aset properti bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan, Lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks. bank dalam likuidasi, Lelang aset eks. kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset, Lelang aset properti eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, Lelang aset Bank Indonesia, Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, dan Lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan pada Pasal 8 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Juklak Lelang, menjelaskan lelang noneksekusi sukarela, terdiri atas : Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero, Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Lelang Barang milik perwakilan negara asing, dan Lelang Barang milik perorangan atau badan usaha swasta.
Pelaksanaan lelang baik eksekusi maupun non eksekusi harus melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut terbagi menjadi tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang dan tahap pasca lelang. Dalam tahap-tahap tersebut, perbedaan antara lelang eksekusi dan non eksekusi hanya pada tahap persiapan lelang yaitu terhadap dokumen persyaratan lelang dan tata cara pengumuman lelang. Selebihnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Dalam hal ini penulis akan membahas pada pelaksanaan lelang eksekusi terutama lelang eksekusi Hak Tanggungan.