Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia (skripsi dan tesis)

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, perusahaan
di dunia tidak terkecuali di Indonesia sendiri berusaha untuk membuat
inovasi yang berbeda. Salah satu inovasi yang dilakukan untuk
menarik minat investor ke dalam perusahaannya melalui aktifitas
tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan pendapat
Eriandani (2013) yang menyebutkan bahwa investor cenderung
tertarik melihat aktifitas CSR pada laporan tahunan perusahaan
apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian. Di sisi lain, return
yang dihasilkan aktivitas CSR memang tidak akan terlihat dalam
jangka pendek, mengingat CSR berkaitan dengan reputasi dan image
perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi
blockholder (pemilik saham internal–board of director, manager, dan
dewan yang lain), yang biasanya menguasai saham perusahaan dalam
jumlah besar. Sehingga motif legitimasi dan reputasi lebih penting
dibanding menghasilkan profit jangka pendek (Crisostomo, 2010).
Pemerintah di Indonesia pun turut memperhatikan aktifitas
tanggung jawab sosial perusahaan. Wujud nyata dari pemerintah
dengan menerbitkan aturan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2012 mengisyaratkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja
tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali
ditentukan lain dalam perarturan-undangan. Peran mandating yang
dilakukan pemerintah juga tercermin pada peraturan menteri negara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah (UKM)
dan Program Bina Lingkungan (BL). Program Kemitraan BUMN
dengan Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan adalah program
untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh
dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan yang disebut
Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat
oleh BUMN. Keduanya dilaksanakan melalui pemanfaatan dana dari
bagian laba BUMN yang secara perturan menyebutkan bahwa jumlah
penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua
persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2%
(dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.Ruang
lingkup bantuan Program BL BUMN meliputi bantuan korban
bencana alam, bantuan pendidikan dan/ atau pelatihan, bantuan
peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/ atau
sarana umum, bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam.
Pengukuran standar CSR dilakukan dengan cara content
analysis yang mengukur variasi dari CSR (Sayekti dan Wondabio,
2007). Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan dalam tujuh kategori yaitu: lingkungan,
energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja,
produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Kategori ini diadopsi
dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996).
Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan.
Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan
dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka
penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena
kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga
secara total tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh puluh delapan item
tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor
industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap
sektor berbeda-beda.