Latar Belakang SAK ETAP (skripsi dan tesis)

Akses pendanaan keuangan adalah hal utama bagi suatu UMKM,
pendanaan keuangan menjadi modal suatu UMKM agar bisa melanjutkan
usaha yang didirikan, dalam hal ini laporan keuangan menjadi sangat
penting untuk pengajuan pendanaan keuangan, jika suatu UMKM
menginginkan pendanaan keuangan haruslah bisa menyusun laporan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Namun adanya keterbatasan
sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan juga menjadi
kendala bagi UMKM yang ingin menerapkan Laporan keuangan SAK
berbasis Internasional Financial Reporting Standards (IFRS). SAK Umum
berbasis IFRS sangat sulit diterapkan bagi UMKM, dibutuhkan standar
akuntansi yang lebih sederhana, Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan indonesia menyadari hal itu, oleh karena itu ditahun 2009.
DSAK IAI menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keungan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
Menurut Dewan Pengurus Nasional IAS (2016,10) SAK ETAP
merupakan pilar kedua standar akuntansi keuangan di indonesia setelah
SAK umum berbasis IFRS. SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas tanpa
akuntanbilitas publik sebagaimana telah dijelaskan dalam rung lingkup
SAK ETAP, termasuk UMKM. SAK memiliki akuntanbilitas publik yang
signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang
membuat regulasi mengizinkan pengguna SAK ETAP. SAK ETAP
mengatur pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK
umum dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi
pada laporan keuangan yang dimulai pada keuangan. SAK ETAP berlaku
efektif pada laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 januari
2011, dan penerapan dini yang diperkenankan. Penyederhanan akuntansi
pada SAK ETAP diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM
diindonesia