Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang penting
dalam menjalankan Good Corporate Governance (GCG) (KNKG, 2006).
Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pemberi nasihat pada
perusahaan. Menurut UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umun dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memegang peranan
yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good
Corporate Governance. Menurut Egon Zehnder International dalam Forum
for Corporate Governance in Indonesia (2007) dan Syakhroza (2002),
dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan
untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen
dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya
akuntabilitas. Komisaris memiliki 2 (dua) wewenang, yaitu :
1. Wewenang Preventif
Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang
Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada
Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1
UU PT).
Jika direksi berhalangan dapat bertindak sebagai pengurus.
Meminta keterangan kepada Direksi.
Berwenang memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik
Perseroan untuk pengawasan.
2. Wewenang Represif
Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk
sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 UU PT).
