Teori Utang Luar Negeri (skripsi dan tesis)

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total
utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut.
Penerima utang luar negeri bisa pemerintah, perusahaan, atau perorangan.Bentuk
utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain,
atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Utang dalam konteks ini sebagai utang negara berdasarkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
pusat/kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab
yang lain yang dianggap sah.
Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia terus menerus dibelit oleh
utang. Kurang lebih separuh dari anggaran negaranya adalah untuk pembayaran
utang. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total
utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut.
Utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN)
yang terbesar dalam satu dekade terakhir.Jumlah pembayaran pokok dan bunga
utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari
separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52%
dari total penerimaan pajak yang dibayarkanrakyat sebesar Rp 219,4 triliun.
Jumlah utang negara Indonesia kepada sejumlah negara asing (negara donor) di
luar negeri pada posisi finansial 2006, mengalami penurunan sejak 2004 lalu
sehingga utang luar negeri Indonesia kini tersisa USD 125.258 juta atau sekitar
Rp. 1.250 triliun lebih.
Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan pelunasan utang
kepada IMF. Pelunasan sebesar 3.181.742.918 dolar AS merupakan sisa pinjaman
yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Ada tiga alasan yang dikemukakan
atas pembayaran utang tersebut, adalah meningkatnya suku bunga pinjaman IMF
sejak kuartal ketiga 2005 dari 4,3 persen menjadi 4,58 persen; kemampuan Bank
Indonesia (BI) membayar cicilan utang kepada IMF; dan masalah cadangan
devisa dan kemampuan kita (Indonesia) untuk menciptakan ketahanan.
Sejak krisis, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia (BPS) bahwa 17,7
persen atau 39 juta penduduk Indonesia tergolong kategori penduduk miskin.
Pengangguran sebanyak 10,4 persen. Di antara 100 juta angkatan kerja
menganggur, 10,5 jutapengangguran terbuka. pelunasan tersebut berdampak
ekonomis dan politis.
Adanya perbaikan ekonomi makroditandai dengan:
a. Rendahnya angka inflasi pada September 2006 yang hanya mencapai 0,38
persen yang membuat ekspektasi inflasi tahun 2006 kembali satu digit
dibawah 8 persen.
b. Pembayaran utang yang berimbang (balance of payment) yang membaik.
c. Nilai tukar rupiah yang cukup stabil, yaitu sebesar Rp.9.200 per USD.
Angka-angka tersebut cukup menjanjikan bagi peningkatan perekonomian
di suatu negara