Sistem devisa bebas mulai diterapkan di Indonesia dengan PP No. 1 Tahun
1982 menggantikan baik UU No. 32 Tahun 1964 maupun perpu No. 64
tahun 1970. Dengan peraturan ini, masyarakat dapat secara bebas
memperoleh dan menggunakan devisa. Hal ini berlaku baik bagi devisa
dalam bentuk devisa hasil ekspor dan devisa umum. Tidak ada pengaturan
mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa diperoleh
dan dipergunakannya. Kebebasan ini yang kemudian disalahartikan
dengan tidak wajib lapor, meskipun di negara-negara lain kewajiban
pelaporan ini masih diberlakukan.
