Strategi Kebijakan Ekspor (skripsi dan tesis)

Indonesia merupakan kelompok negara berkembang (negara dunia
ketiga) dalam perjalanannya kelompok negara ini merupakan negara-negara
yang tertinggal dalam mengawali pembangunannya bahkan dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan banyak negara
dunia ketiga merupakan bekas jajahan ataupun akibat kondisi lainnya.
Hingga untuk mengawali perbaikan diri tentunya banyak berkaca terhadap
negara-negara maju (dunia pertama) yang notabennya merupakan negara
yang sudah kuat fundamental pembangunan maupun perekonomiaannya.
karena memang sudah terlebih dahulu berbenah diri.
Professor Lance Taylor (2000) memberikan ulasan yang bagus
sekali ketika mengatakan “ dapat dipastikan bahwa kemampuan ekspor
merupakan mesin pertumbuhan”. Akan tetapi keunikan sejarah dan
lingkungan geografis yang dimiliki negara-negara industry baru semakin
memperbesar keraguan mengenai bagaimana mungkin kemampuan ekspor
itu dapat dimiliki secara universal oleh semua negara. Apa yang harus
dituntut oleh negara-negara dunia ketiga dari tatanan ekonomi internasional
adalah proteksi-proteksi terhadap kepentingan-kepentingan mereka yang sah
menurut hukum dibidang perdagangan, bukan hanya sekedar konsesikonsesi perdagangan (Santiago Resolution of World Social Scientist, April
1997).
Sasaran dari setiap strategi kebijakan yang dipakai adalah salah
satu, yakni bagaimana menentukan peningkatan pembangunan di negaranegara Dunia Ketiga. Kebijakan khusus ini menuntut perhatian setiap negara
berkembang memilih antara fokus melihat ke luar atau ke dalam. Kata-kata
Profesor Paul Streeten, kebijakan yang memandang ke luar tidak hanya
mendorong perdagangan bebas tapi juga menggerakkan secara bebas modal,
tenaga kerja, perusahaan dan pelajar, persahaan multinasional, dan suatu
system terbuka untuk komunikasi. Sedangkan kebijakan ke dalam mengarah
pada usaha pengembangan pambangunan mereka sendiri dan menjadikan
merek tuan atas nasib mereka sendiri. Ini berarti kebijakan ini mendorong
semangat pribumi untuk “belajar dengan bekerja” dibidang manufaktur dan
membangun teknologi-teknologi tepat guna yang digali dari khazanah
kebudayaan mereka sendiri sesuai dengan anugerah sumber daya negara
yang dimiliki. Kedua arah kebijakan ini dapat diklasifikasikan menjadi
strategi kebijakan perluasan ekspor yang memandang keluar serta strategi
kebijakan subtitusi impor yang memandang kedalam. Akan tetapi antara
mayoritas negara dunia ketiga memilih strategi subtitusi impor dan beberapa
berlaku hingga sampai saat ini termasuk didalamnya Indonesia.
Perlu diketahui apa yang membedakan dua strategi ini. Para
pendukung ataupun yang menganjurkan subtitusi impor percaya bahwa
negara-negara sedang berkembang harus pertama-tama mensubtitusi
produksi dalam negeri sebelum mengimpor barang-barang konsumsi
sederhana (subtitusi impor tahap pertama) dan kemudian mensubtitusi
melalui produksi dalam negeri untuk suatu jajaran yang lebih luas barang
manufaktur yang lebih canggih (subtitusi impor tahap kedua) semua dibalik
proteksi “industry anak” (sebutan untuk industry dalam negeri) untuk tarif
yang tinggi dan kuota-kuota atas impor. Dalam jangka panjang penganjur
subtitusi impor mengutip sasaran ganda diversivikasi industri dalam negeri
yang lebih besar dan kemampuan yang tertinggi untuk mengekspor barangbarang yang sebelumnya telah diproteksi karena ekonomi dalam skala besar
(economies of scale) dan biaya tenaga kerja yang rendah telah menyebabkan
harga dalam negeri menjadi lebih kompetitif dengan harga dunia (Todaro,
2000)