Menurut Panggabean (2012;100) agar tujuan-tujuan dari pelaksanaan
program kesejahteraan karyawan dapat dicapai maka dalam pelaksanaannya
diperlukan adanya pegangan, yaitu ::
1. Bisa memuaskan kebutuhan karyawan yang sebenarnya. Seringkali
program kesejahteraan yang telah dibuat tidak dimanfaatkan oleh
karyawan, bahkan menimbulkan rasa tidak senang, atau hanya sejumlah
kecil karyawan yang dapat menikmatinya. Keadaan ini harus dicegah
antara lain dengan terlebih dahulu menanyakan fasilitas apa saja yang
dibutuhkan oleh karyawan itu sendiri.
2. Dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dijalankan secara
kelompok daripada secara individu. Contonya adalah pelaksanaan program
asuransi, yaitu asuransi jiwa yang jika dibeli secara kelompok, maka harga
dapat lebih rendah dibandingkan dengan pembelian secara perorangan.
3. Menggunakan dasar yang seluas mungkin. Hal ini berarti program
kesejahteraan tersebut harus bisa dinikmati oleh sebagian besar karyawan
perusahaan, misalnya program olahraga. Jika hanya diikuti oleh 10%
karyawan, maka keberhasilannya bisa meragukan.
4. Biaya program kesejahteraan hendaknya bisa dihitung, dan provisinya
ditentukan secara jelas untuk dasar pembelanjaannya. Prinsip ini
menyatakan bahwa biaya program kesejahteraan tersebut harus dapat
diprkirakan, wajar dan realistis. Misalnya seperti program asuransi atau
pensiun, maka besarnya premi maupun uang santunan yang akan
dibayarkan telah dapat perkirakan wajar dan realistis.
Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2011;184) adalah :
1. Program benefit karyawan hendaknya memuaskan kebutuhan nyata.
2. Benefit hendaknya sesuai dengan kegiatan-kegiatan dimana pendekatan
kelompok lebih efisien daripada perorangan.
3. Benefit hendaknya disusun atas dasar cakupan kegunaan seluas mungkin.
4. Adapun program komunikasi yang terencana dengan baik dan mempunyai
jangkauan luas, agar program pelayanan karyawan bermanfaat bagi
perusahaan.
5. Biaya-biaya program benefit hendaknya dapat dihitung dan dikelola
dengan kebijaksanaan pembelanjaan yang baik.
