Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar
auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur
pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara
konsisten pada setiap penugasan. (Arens dkk dalam Amir Abadi Jusuf, 2012:47).
Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150.9) menyatakan bahwa
standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan
dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkaitan dengan
kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan
yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing,
yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas
profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan
dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.
Menurut Webster’s New International Dictionary yang dikutip oleh
Mulyadi (2013:16) menyatakan bahwa standar adalah sesuatu yang ditentukan
oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai,
atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran
pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam
melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu
ukuran baku atas mutu jasa auditing.
Menurut Arens, Elder dan Beasley (2011:42) menyatakan bahwa :
“Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor
memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan
keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas
professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan,
dan bukti”.
Dalam Exposure Draft SPA (2013:200.1) menerangkan bahwa Standar
Perikatan Audit (“SPA”) ini mengatur tanggung jawab keseluruhan seorang
auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan
SPA. Secara spesifik, standar ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor
independen, serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup audit yang dirancang untuk
memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. Standar ini juga
menjelaskan ruang lingkup, wewenang, dan struktur SPA, serta mencakup
ketentuan untuk menetapkan tanggung jawab umum auditor independen yang
berlaku untuk semua perikatan audit, termasuk kewajiban untuk mematuhi SPA.
Judul dan Klasifikasi Standar Perikatan Audit (“SPA”)
Prinsip-prinsip Umum Dan Tanggung Jawab
o SPA 200, “Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan
Suatu Audit Berdasarkan Standar Perikatan Audit”
o SPA 210, “Persetujuan atas Syarat-syarat Perikatan Audit”
o SPA 220, “Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan”
o SPA 230, “Dokumentasi Audit”
o SPA 240, “Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam
Suatu Audit Atas Laporan Keuangan”
o SPA 250, “Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Audit Laporan Keuangan”
o SPA 260, “Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata
Kelola”
o SPA 265, “Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal
Kepada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Dan
Manajemen”
Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang telah Dinilai
o SPA 300, “Perencanaan Suatu Audit Atas Laporan Keuangan”
o SPA 315, “Pengidentifikasian Dan Penilaian Risiko Salah Saji Material
Melalui Pemahaman”
Atas Entitas Dan Lingkungannya
o SPA 320, “Materialitas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Audit”
o SPA 330, “Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai”
o SPA 402, “Pertimbangan Audit Terkait Dengan Entitas Yang
Menggunakan Suatu Organisasi Jasa”
o SPA 450, “Pengevaluasian Atas Salah Saji Yang Diidentifikasi Selama
Audit”
Bukti Audit
o SPA 500, “Bukti Audit”
o SPA 501, “Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik Atas Unsur Pilihan”
o SPA 505, “Konfirmasi Eksternal”
o SPA 510, “Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal”
o SPA 520, “Prosedur Analitis”
o SPA 530, “Sampling Audit”
o SPA 540, “Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi
Nilai Wajar, Dan Pengungkapan Yang Bersangkutan”
o SPA 550, “Pihak Berelasi”
o SPA 560, “Peristiwa Kemudian”
o SPA 570, “Kelangsungan Usaha”
o SPA 580, “Representasi Tertulis”
Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
o SPA 600, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup
(Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)”
o SPA 610, “Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal”
o SPA 620, “Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor”
Kesimpulan Audit dan Pelaporan
o SPA 700, “Perumusan Suatu Opini Dan Pelaporan Atas Laporan
Keuangan”
o SPA 705, “Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor
Independen”
o SPA 706, “Paragraf Penekanan Suatu Hal Dan Paragraf Hal Lain Dalam
Laporan Auditor Independen”
o SPA 710, “Informasi Komparatif – Angka Korespondensi Dan Laporan
Keuangan Komparatif”
o SPA 720, “Tanggung Jawab Auditor Atas Informasi Lain Dalam
Dokumen Yang Berisi Laporan Keuangan Auditan”
Area – Area Khusus
o SPA 800, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang
Disusun Sesuai Dengan Kerangka Bertujuan Khusus”
o SPA 805, “Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan
Tunggal Dan Unsur, Akun, Atau Pos Spesifik Dalam Suatu
Laporan Keuangan”
o SPA 810, “Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan”
Standar Perikatan Review
o Standar Perikatan Review 2400, “Perikatan untuk melaporkan ikhtisar
laporan keuangan”
o Standar Perikatan Review 2410, “Review atas informasi keuangan interim
yang dilaksanakan oleh auditor
independen entitas”
Sumber : IAPI dan Audit Berbasis ISA (Tuanakotta, 2014)
Auditor independen atau akuntan publik dalam menjalankan tugasnya
selain mematuhi standar auditing yang berlaku umum juga harus memegang
prinsip-prinsip etika profesi. Menurut Mulyadi (2013:54) ada delapan prinsip
etika yang harus dipatuhi akuntan publik, yaitu:
1. Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap
anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan
profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam
kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik,
dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. setiap
anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan
integritas setinggi mungkin.
4. Objektivitas
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan
kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hatihati, kompetensi, dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.
6. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang
diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai
atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila
ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk
mengungkapkannya.
7. Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi
profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan
profesi.
8. Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar
teknis dan standar profesional yang relevan.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah