Pengertian Agresivitas Pajak (skripsi dan tesis)

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. (Lanis dan Richardson, 2012). Hlaing (2012) dalam Jessica dan Toly (2014:5) mendefinisikan agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam upaya mengurangi tingkat pajak efektif. (Goh, 2019) Agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajaknya. Akademis Bisnis Akuntansi University of Virginia Amerika Serikat Mary Margaret Frank menyebutkan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) juga dianggap telah melakukan agresivitas pajak. Umumnya perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat di dalam undang-undang (UU) ataupun peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan ini juga biasa disebut grey area, yaitu celah atau kelonggaran regulasi yang berada diantara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan telah melakukan agresivitas pajak apabila perusahan tersebut berusaha mengurangi beban pajak secara agresif, baik itu menggunakan cara yang tergolong legal yaitu tax avoidance maupun dengan cara yang ilegal seperti tax evasion. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak itu dilakukan secara ilegal, namun semakin banyak celah yang digunakan oleh perusahaan dalam menghindari pajak maka perusahaan tersebut dapat dianggap semakin agresif. (Zsazya, 2019) Agresivitas pajak dapat dedifinisikan sebagai praktik perencanaan pajak perusahaan dengan orientasi meminimalisir jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan besar yang beraktivitas di dunia industri tentu mempunyai tanggungjawab membayar pajak yang tidak sedikit, karena juga memiliki peredaran usaha yang tinggi. Tanggungjawab pajak ini selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan. Praktik melakukan agresivitas pajak dapat dilihat dari perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan. Perencanaan pajak memang perlu dilakukan untuk mengelolah sirkulasi dana dan kesehatan financial perusahaan. Sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan tetap melaksanakan kewajiban pajaknya dalam waktu yang bersamaan. Namun hal ini akan menyimpang jika perencanaan pajak dilakukan dalam upaya mengurangi secara signifikan jumlah tanggungjawab pajak yang dimiliki. Bahkan pada praktik ekstrimnya, perusahaan telah melakukan penghindaran pajak. Praktiknya dapat dilihat secara kasat mata untuk beberapa kondisi. Misalnya, dengan pelaksanaan program Company Social Responsibility yang ekstrim. Program CSR dapat menjadi kanal praktik penyimpangan pajak ketika dilakukan secara berlebihan. Sehingga dapat meminimalkan pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan tersebut. Ketika pendapatan yang diperoleh perusahaan digunakan untuk program ini, maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melacak cashflow yang terjadi. Hal ini dikarenakan biasanya program CSR dilakukan dibawah pengelolaan perusahaan itu sendiri, sampai pada uang yang dikeluarkan. Ketika perusahaan melakukan penyimpangan di sini, maka akan sulit dideteksi oleh negara. (Prabandaru, 2019)