Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mendefinisikan corporate
governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ
perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara
berkesinambungan dalamjangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap
memperhatikan kepentinganstakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan norma yang berlaku.Corporate governance muncul karena
terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau
seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan
dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana
sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil
alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak
mendatangkan return. Corporate governance diperlukan untuk mengurangi
permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Adanya pemisahan
kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agent dalam sebuah
organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dengan
agent. Watts dan Zimmerman (1990) menyatakan bahwa laporan keuangan yang
dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik
diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dilaporkan
oleh agent sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, dengan itu principal dapat
menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana agent tersebut bekerja
untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta memberikan kompensasi kepada
agent.
Salah satu cara yang diharapkan dapat digunakan untuk mengontrol biaya
keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance). Dalam Good Corporate Governance terdapat lima prinsip
yang dianggap positif bagi pengelolaan sebuah perusahaan yaitu keterbukaan,
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.Dalam pedoman
tersebut KNKG(Komite Nasional Kebijakan Governance) pada tahun 2006
memaparkan azas-azas GCG sebagai berikut :
1. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif
untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan
perundang undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan
oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya. 2. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan
dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai
dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan
pemegang saham dan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang
diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibility (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai
good corporate citizen.
4. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi
dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan