Defenisi UMKM (skripsi dan tesis)

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang
memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam
goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro
Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) ada beberapa kriteria yang di pergunakan untuk mendefinisikan
pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Beberapa lembaga
atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah
(UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan
Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM
yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya (Rahmana
,2008). Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil
(UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp
1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha
milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp
200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM Badan Pusat Statistik
(BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil
merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang,
sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja
20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai
perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang
mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau
aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang
ditempati) terdiri dari : (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2)
perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah
hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)