Lembaga Keuangan Syariah (skripsi dan tesis)

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) lembaga keuangan syariah
adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang
mendapat izin operasional sebagai lemabaga keuangna syariah (DSN-MUI, 2003).
Pengertian tersebut secara tegas menjelaskan bahwa suatu lembaga keuangan
syariah harus memenuhi dua unsur, yang pertama adalah unsur kesesuaian dengan
syariah islam dan yang kedua adalah unsur legalitas operasi sebagai lembaga
keuangan.
Unsur legalitas suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah islam
diatur oleh Dewas Syariah Nasional secara tersentralisasi yang diwujudkan dalam
bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewas Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh instansiinstansi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin operasi. Beberapa
institusi yang mempunyai hak tersebut antara lain:
1) Bank Indonesia
2) Departemen Keuangan
3) Kantor Menteri Koperasi
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional pada umumnya
bersifat umum dan menyuluruh untuk semua lembaga keuangan syariah. Fatwafatwa tersebut dirumuskan mengacu pada prinsip-prinsip hukum syariah yang
sudah dirumuskan oleh para ulama. Diantara prinsip dalam muamalah adalah
sebagai berikut:
1) Muamalah harus dilakukan atas dasar saling rela dan suka sama suka,
tanpa disertai adanya unsur paksaan.
2) Pada dasarnya, semua bentuk muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada
dalil yang melarangnya. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan
manfaat dan mudhorot, yaitu muamalah dilakukan untuk mendapakan
manfaat dan muamalah dilakukan untuk menghindari mudhorot.
Kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan syariah berada dalam hal-hal
dan prinsip-prinsip:
1) Universal
Prinsip ini menjelaskan bahwa kegiatan lembaga keuangan
syariah tidak membedakan suku, agama, dan ras yang ada dalam
masyarakat sejalan dengan prinsip agama islam yaitu rahmat bagi
semesta alam.
2) Keadilan
Prinsip ini menjelaskan bahwa semua profit atas operasional
riil disesuakan dengan peran kontribusi dan tanggung jawab resiko
masng-masing pihak yang ikut serta.
3) Kemitraan
Prinsip ini menjelaskan bahwa peran atau posisi penyimpan
dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah adalah sejajar
sebagai rekan usaha yang bersama-sama berusaha untuk mendapatkan
keuntungan.
4) Transparansi
Prinsip ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah akan
menyediakan laporan keuangan secara umum dan berkelanjutan yang
bertujuan supaya calon penyimpan dana dapat mengetahui keadaan
lembaga keuangan syariah dan keadaan dana yang diinvestasikanya.
Lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia bukan hanya
bank. Secara garis besar lembaga-lembaga tersebut dapat digolongkan ke dalam
dua jenis yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah
bukan bank. Lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia yaitu:
1) Bank Syariah
Menurut Sudarsono (2003) menyatakan bahwa bank syariah
adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya yaitu memberikan
kredit dan jasa-jasa yang lain dalam lalu lintas pembayaran serta
peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsi
syariah agama islam.
2) Asuransi Syariah
Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong
menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian
untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai
syariah (DSN MUI, 2001).
3) Pasar Modal Syariah
Pasar modal konvensional yaitu suatu sistem keuangan yang
terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan
semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan suratsurat berharga yang beredar. Dalam arti sempit pasar modal adalah
suatu pasar yang digunakan untuk memperdagangkan saham-saham,
obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai
jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2004).
Pengertian pasar modal syariah sama dengan pasar modal
konvensional hanya saja yang membedakan adalah efek-efek yang
diperdagangkan di pasar modal syariah adalah surat berharga yang
akadnya, pengelolaan perusahaanya, maupun cara penerbitanya
memenuhi prinsip-prinsip syariah (DSN MUI, 2003).
4) Koperasi Syariah
Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 menjelaskan
bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
perorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan
kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
Penegertian koperasi syariah menurut pengertian di atas dapat
disimpulkan yaitu koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang
menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila
koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh
produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu
kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama
Indonesia.
5) Pegadaian Syariah
Pegadaian syariah sendiri berasal dari prinsip Islam yang
dikenal dengan sebutan Rahn, yang berarti tetap atau lama. Dengan
kata lain, penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu.
Beberapa ahli juga menyatakan bahwa rahn juga berarti menjadikan
barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan pada utang-piutang