Ruang Lingkup Pajak (skripsi dan tesis)

a. Pengertian Pajak Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak sebagai berikut: Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam bukunya Abdul Halim dkk,Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.3 Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr.N.J.Feldman,dalam bukunya Abdul Halim dkk, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa(menurut normanorma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.4 Definisi pajak menrut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:5 1) Arus uang(bukan barang) dari rakyat ke kas negara. 2) Pajak dipungut berdasarkan undangundang(yang dapat dipaksakan). 3) Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan. 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat. b. Kedudukan Hukum Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Neneng Hartati, Hukum pajak mempunyai kedudukan berikut:6 1) Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dan individu lainnya. 2) Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum ini dapat diperinci lagi sebagai berikut: a) Hukum tata negara; b) Hukum tata usaha (hukum administrasi); c) Hukum pajak d) Hukum pidana 3) Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yaitu: a) Hukum pajak material, memuat norma yang menerangkan keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), pihak yang dikenakan pajak (subjek), besarnya pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak , dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Cotohnya, UndangUndang Pajak Penghasilan. b) Hukum pajak formal, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat sebagai berikut: (1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. (2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. (3) Kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan bandingan. Contoh: ketentuan umum dan tata cara perpajakan.