Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)

Menurut Randy dan Juniarti (2013:306), corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pula pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut FCGI tujuan dari GCG adalah menciptakan nilai tambah untuk stakeholder. FCGI juga berpendapat, apabila perusahaan menerapkan GCG, maka keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan antara lain perusahaan lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal sehingga cost of capital menjadi lebih rendah, meningkatkan kinerja bisnis, dan mempunyai dampak yang baik terhadap harga saham perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang tertuang dalam Pedoman Umum GCG Indonesia dalam Randy dan Juniarti (2013:306), terdapat 5 asas atau prinsip yang menjadi pedoman dalam penerapan GCG yaitu antara lain : 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 23 mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. keterbukaan (transparency) maksudnya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas (accountability) dapat juga diartikan sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan yang berlaku. 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdsarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Wardoyo dan Veronica (2013:132) menyatakan indikator mekanisme GCG yang digunakan adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan semua komisaris yang tidak memiliki kepentingan bisnis yang substansial dalam perusahaan. Independensi dewan komisaris diukur dari prosentase komisaris independen terhadap total dewan komisaris yang ada. Komisaris independen yang memiliki sekurang kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman GCG guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Wardoyo dan Veronica (2013:132) menyatakan indikator mekanisme GCG yang digunakan adalah jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, yang ditetapkan dalam jumlah satuan. Semakin banyak dewan komisaris maka mekanisme dalam memonitoring manajemen akan semakin baik, tentunya kepercayaan para pemegang saham juga akan semakin tinggi kepada perusahaan. Menurut Wardoyo dan Veronica (2013:132) menyatakan bahwa indikator mekanisme GCG yang digunakan adalah komite audit, komite audit diukur dengan anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan. Mekanisme CG terdiri dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, pertemuan board of director dan keberadaan komite audit. Mekanisme eksternalnya menggunakan kualitas audit. Menurut Sameh M. Reda Reyad (2013), kualitas audit merupakan salah satu dari mekanisme corporate governance. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan, dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme internal corporate governance dibawah pengawasan dewan komisaris.