Fraud itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau
luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.
Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud
sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Korupsi merupakan jenis
fraud pada khususnya. Berdasarkan pendekatan sosiologi korupsi
diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.
Korupsi bukanlah masalah budaya melainkan merupakan masalah yang
berkenaan dengan sistem perekonomian dan kelembagaan. Korupsi
merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan
perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps
dan tempat bekerja para birokrat. Korupsi yang berkaitan dengan
birokrasi dapat berpenampilan dalam bentuk kolusi, nepotisme, uang
pelancar, dan uang pelicin.
Kajian mengenai korupsi di Indonesia dilakukan oleh berbagai
lembaga baik dalam dan luar negeri. Transparency International (TI)
merupakan organisasi masyarakat madani (global civil society) yang
mempelopori pemberantasan korupsi. Ada beberapa indikator mengenai
korupsi dalam bentuk indeks global, yaitu sebagai berikut (Tuanakotta,
2009: 9-10,2010: 50-66):
1) Corruption Perceptions Index (CPI)
CPI adalah indeks mengenai persepsi korupsi di suatu negara. Hasil
dari survei yang dilakukan oleh TI mengenai CPI tahun 2011,
Indonesia berada pada peringkat 100 dengan skor CPI 3,0 bersama
dua belas negara lain diantaranya Argentina, Benin, Burkina Faso,
Djibouti, Madagaskar, Malawi, Mexico, Sao Tome & Principe,
Suriname, dan Tanzania. dengan artian bahwa skor di bawah 5 dari
kisaran 0 sampai 10 masuk dalam negara yang korup, sedangkan skor
10 dikatakan sangat bersih.
2) Global Corruption Barometer (GCB)
GCB merupakan survei pendapat umum yang dilakukan sejak tahun
2003. Survei ini dilakukan untuk memahami bagaimana dan dengan
cara apa korupsi mempengaruhi hidup orang banyak dan memberikan
indikasi mengenai bentuk dan betapa luasnya korupsi, dari sudut
pandang anggota di seluruh dunia. GCB tahun 2012 menempatkan
parleman sebagai bidang terkorup di Indonesia dengan skor 3,6 dari
kisaran 1 sampai 5.
3) Bribe Payers Index (BPI)
BPI tahun 2011 meliputi 3016 wawancara dengan para eksekutif
senior di 28 negara di dunia untuk mengetahui persepsi mereka
terhadap kemungkinan perusahaan dari negara-negara mereka terlibat
penyuapan ketika melakukan bisnis(www.transparency.com
