Aspek Sosiologis Gratifikasi (skripsi dan tesis)

Praktek memberi dan menerima hadiah merupakan hal yang wajar dalam hubungan kemasyarakatan. Praktik ini dilakukan mulai dari peristiwa alamiah seperti kelahiran, sakit, kematian, atau perayaan dalam momen tertentu seperti aqiqah, potong gigi, sunatan, ulang tahun, perkawinan dan acara duka. Dalam konteks adat istiadat, praktik pemberian lebih bervariasi. Apalagi Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat istiadatnya. Alatas (1987) menyatakan praktek pemberian hadiah tidak serta merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Praktek ini telah ada cukup lama tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia, namun juga negara-negara barat. Akan tetapi, praktek yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. Sinaga dalam KPK (2014) memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi yang mengungkapkan bahwa konsep gratifikasi bersifat luas dan mendasar di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial maka praktek tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, makna gratifikasi menjadi tidak netral lagi. Alatas (1983) mengelompokkan korupsi ke dalam 7 tipologi, yaitu korupsi transaktif, korupsi yang memeras, korupsi invensif, korupsi perkerabatan, korupsi defensif, korupsi otogenik dan korupsi dukungan. Terkait dengan praktek pemberian hadiah dalam relasi kekuasaan seperti dijelaskan sebelumnya, tipologi korupsi invensif merupakan bentuk yang menunjukkan adanya hubungan antara pemberian dengan kekuasaan yang dimiliki penerima. Korupsi invensif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat sejumlah ahli di atas adalah, praktek penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat istiadat. Namun ketika hal tersebut ditunggangi kepentingan lain dalam relasi jabatan dan kekuasaan, maka gratifikasi tidak lagi netral. Hal inilah yang dimaksud dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerimanya. Sedangkan dari sudut pandang pemberi, gratifikasi yang dianggap suap adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri atau penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya demi kepentingan pemberi gratifikasi.